Hak Interpelasi Hingga Ke Impeachment

Steven Arthur Sumuan
FH-UNSRAT Manado

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah secara tegas mengatur mengenai pembagian kekuasaan lembaga tinggi Negara. Diantara lembaga tinggi Negara tersebut, setelah amandement mengalami perubahan yang mendasar dari segi fungsi maupun wewenangnya. MPR sebagai lembaga pemegang Kedaulatan tertinggi mengalami reduksi wewenang, DPA dieliminir dari keberadaannya sebagai Lembaga tinggi Negara yang berakhir sebagai lembaga Negara bantu. Hadir pula DPD sebagai tranformasi dari pada utusan daerah (regional representation), dan berbagai lembaga lainnya yang disebutkan dalam UUD NRI 1945 maupun yang tidak memiliki wewenang konstitusional namun hadir dalam sistem kelembagaan Negara di Indonesia.

Pada ranah legislative, selain hadir DPD maka telah terjadi pula pergeseran kekuasaan dalam tubuh Lembaga “Utama” yang menjalankan kekuasaan legislative yaitu DPR. Lembaga Tinggi Negara ini mengalami penguatan dari segi fungsi dan wewenangnya. Hal mana dapat ditemukan dalam rumusan pasal-pasal yang termasuk dalam bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Terdapat tiga fungsi utama daripada DPR disamping hak dari DPR sebagai institusi maupun personal anggotanya. Ketiga fungsi utama tersebut adalah Fungsi Legislasi (membuat Undang-Undang), Fungsi Anggaran (Budgetting), dan yang ketiga adalah fungsi Pengawasan (controlling) (vide pasal 20A ayat 1; hasil amandement kedua).

Ketiga Fungsi dari DPR pada hakikatnya memiliki hubungan yang erat. Operasinalisasi ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lain, misalnya ketika DPR menghasilkan Undang-Undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presidan, maka DPR harus mengadakan pengawasan terhadap pengeksekusian produk Undang-Undang oleh Lembaga Eksekutive yakni Presiden yang tentunya dalam pelaksanaannya didahului oleh peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Presiden. Contoh lain yang dapat dikemukakan pula dimana hubungan erat antara Fungsi pengawasan dengan fungsi anggara (budgetting) hal mana secara singkat dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Fungsi Anggaran oleh DPR tentunya secara bersama-sama menjalankan pula fungsi pengawasan. Dewasa ini, biasanya fungsi anggaran cenderung dimonopoli oleh Eksekutive karena suatu alasan logis dimana dalam dalam menjalankan sebuah Negara (khususnya pelaksanaan program kerja dan Administrasi Negara) maka yang dianggap paling tahu keadaan yang sebenarnya dalam hal anggaran adalah eksekutiv yang melaksanakan fungsi pemerintahan Negara. Dengan demikian hubungan antar ketiga fungsi yang dimiliki oleh Legislative ini, telah jelas dari segi hubungan antar ketiganya.

Selain ketiga fungsi diatas, secara konstitusional DPR memiliki Hak yang melekat kepadanya. Hak-Hak yang diatur dalam UUD 1945 tentunya harus dibedakan pula mengenai Hak DPR sebgai sebuah institusi dan Hak daripada anggota DPR secara pribadi. Dalam ketentuan UUD dimana yang menjadi hak institusi/lembaga adalah Hak Interpelasi, hak angket (hak untuk melakukan penyidikan), dan hak menyatakan pendapat. Ketiga hak ini biasanya memiliki korelasi erat dengan funsi pengawasan yang melekat pada Lembaga perwakilan rakyat ini yang tentunya ditujukan kepada lembaga Kepresidenan (eksekutive).

Salah satu “hak” yang cukup akrab dengan keberadaan DPR saat ini adalah Hak Angket. Hak angket pernah ditujukan DPR kepada Presiden pada tahun 2007 dalam masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan masalah yang menjadi substansi dari pelaksanaan hak angkat ini adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang menaikan BBM yang mencapai sekitar 20% lebih. Namun pada akhirnya tak dapat dibuktikan bahwa pemerintah telah salah mengambil kebijakan walaupun memang dampak riil daripada naiknya harga BBM sangat dirasakan oleh masyarakat banyak.

Hak angket sendiri dapat bermula ketika digunakannya Hak interpelasi (bertanya) kepada Pemerintah (Presiden) mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Hak interpelasi dapat muncul sebagai respon dari kebijakan pemerintah pada bidang-bidang yang cukup strategis atau dengan kata lain memberikan implikasi yang luas terhadap pelaksanaan Negara termasuk didalamnya berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hal yang sama pula berlaku pelaksanaan Hak Angket, yang mana diatur dalam Pasal 176 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR, yang menegaskan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki “kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Mantan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Prof.DR.Yusril Ihza Mahendra, mengemukakan bahwa Rumusan ini (pasal 176 ayat (1) memang sangat luas, karena setiap gerak langkah dan keputusan yang diambil Pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai “kebijakan”. Jadi tidak spesifik terkait dengan masalah keuangan negara sebagaimana pemahaman teoritis tentang asal muasal hak angket.

Berdasar hal diatas, maka dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa dengan bergulirnya hak interpelasi maka ada kecenderungan untuk mengarah pada dilaksanakannya Hak angket oleh DPR apabila dirasa jawaban/pertanggungjawaban yang dikemukakan Presiden maupun perwakilannya dalam hal ini Wakil Presiden sendiri maupun Menteri-Menteri Negara tidak memuaskan atau patut dipertanyakan dan diusut lebih jauh lagi.

Dalam tataran hukum positif Indonesia, Baik dalam Konstitusi RI maupun dalam peraturan perundang-undangan saat ini yang berkenaan dengan hak dari DPR dalam hal ini Undang-Undang Susduk, tidak diatur secara jelas, tegas dan lengkap mengenai hak-hak institusi DPR yang bersangkutan dengan Hak Angket. Undang-Undang yang mengatur secara lengkap mengenai pelaksanaan Hak Angket ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai dengan yang kita ketahui, UU ini berasal dari zaman sistem pemerintahan parlementer di bawah UUD Sementara Tahun 1950, namun sampai sekarang belum pernah dicabut. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof.DR.Jimly Asshiddiqie, SH., bahwa suatu undang-undang tetap berlaku apabila belum ada keputusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku lagi. Keputusan ini berasal dari lembaga yang paling berwenang untuk menyatakan suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan mengikat (binding) yang mana diIndonesia saat ini adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya Ia mengemukakan bahwa, UU tersebut akan tetap berlaku walaupun Undang-Undang tersebut nyata-nyata bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar tanpa melewati proses judicial review.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tanggal 26 Maret 2004 telah menegaskan bahwa UU Nomor 6 Tahun 1954 itu masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada keraguan apapun untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 itu untuk melaksanakan hak angket DPR.
Dalam Penerapan daripada ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 1954 ini tentu harus mempertimbangkan sistem pemerintahan presidensial yang kini berlaku di bawah UUD 1945 agar supaya terdapat kesesuaian dengan kondisi dan tidak menyimpang dari prosedur maupun sebuah kepatutan.

Pelaksanaan Hak angket bukanlah semata-mata merupakan proses penyidikan dengan sesi Tanya jawab, dimana DPR memberikan pertanyaan dan dijawab oleh presiden maupun yang diberikan wewenang untuk mewakilinya, dalam hal ini menteri dalam kebinet. Hak angket yang dilaksanakan oleh DPR tentunya dapat menyerupai proses penyidikan dari pihak kepolisian dan kejaksaan ataupun KPK, dimana proses ini selain pertanyaan yang diajukan kepada Presiden, maka dicari pula bukti-bukti yang nantinya akan mendukung dugaan DPR ini. Harus diingat pula, dalam melaksanakan hak angket ini harus dibentuk panitia yang nantinya dalam pekerjaannya dianggarkan dalam anggaran Negara dan diberitakan dalam lembaran Negara. Panitia inilah yang bertindak sebagai penyidik dalam melaksanakan hak angket.

Pada keadaan ini, mungkin muncul pertanyaan seperti “apakah DPR berkompeten dalam melaksanakan tugas yang nyata-nyata jauh dari tugas utamanya seperti proses legislasi? Singkatnya, apakah legislator berkemampuan dalam penyidikan?”. Memang hal ini bukan berarti merendahkan kemampuan dari pada anggota DPR, namun sebenarnya untuk memastikan proses ini dilaksanakan dengan baik, professional dan pada koridor yang jelas, maka dari pihak DPR sendiri dapat mengkoordinasikan/memintakan pendapat dari lembaga yang paling berkompeten dalam menangani proses ini, seperti Kejaksaan Agung RI. Disamping hal diatas, adapula pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu “mengapa DPR yang melakukan penyidikan kepada Presiden?”, suatu jawaban singkat dapat dikemukakan berkenaan dengan ini, yaitu jabatan Presiden termasuk jabatan politis, maka dari itu dalam menyidiki kebijakannya, adalah patut apabila dilaksanakan oleh lembaga politik juga.

Kembali ke permasalahan sebelumnya dimana Apabila DPR telah mendapatkan bukti yang dinilai cukup untuk menyatakan Presiden tidak tepat dalam mengeluarkan kebijakan atau telah melakukan kesalahan dalam mengambil kebijakan yang berpengaruh pada masyarakat maka berdasarkan hak menyatakan pendapat maka dapat dikemukakan bahwa Presiden telah melanggar Hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara (sebagaimana terdapat dalam pasal 7A UUD NRI 1945). DPR dapat mengajukan Presiden ke Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan dengan keputusan yang bersifat final mengenai pendapat DPR tentang Pelanggaran hukum oleh Presiden. Namun sebelumnya, hasil penyidikan tersebut haruslah diajukan dalam rapat paripurna di DPR untuk selanjutnya di bawa ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan atau kita kenal dengan istilah Impeachment.

Dari sini pula muncul lagi pertanyaan, “mengapa Hanya Presiden yang diadili di Mahkamah Konstitusi?”, hal ini memang terasa agak diskriminatif namun karena jabatannyalah maka Ia diadili bukan diperadilan umum sebagaimana masyarakat sipil lainnya yang melakukan tindak pidana konvensional, tetapi diadili di MK. Berdasar hal inilah sehingga MK dikatakan sebagai Forum Privilligiatum. Mengenai Forum Priviligiatum sebenarnya telah dikenal sejak berlakunya konstitusi RIS tahun 1949 maupun UUDS 1950 tetapi berbeda deng an kewenangan MK saat ini, dahulu Forum ini tidak terbatas untuk mengadili Presiden tetapi pejabat Negara lain juga.

Memang, masalah Impeachment tidak semudah kita menuturkannya dalam bentuk susunan kalimat. Namun dalam tataran praksis tentunya berbeda jauh dari tataran teoritis. Pelaksanaan Impeachment (pemakzulan/pendakwaan) Presiden memang memiliki kompleksitasnya sendiri. Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua MKRI periode 2003-2009, mengatakan bahwa untuk proses Impeachment setidaknya membutuhkan durasi yang cukup panjang yaitu mencapai satu tahun sejak dimulainya proses ini. Proses Impeachment memang tidak semudah dibayangkan terlebih bila dikaitkan dengan situasi politik yang tentunya dapat menimbulkan keadaan tarik-menarik antar pendukung pemerintah dan oposisi atau dengan yang mendukung proses ini.

Dalam proses ini sendiri, adalah sesuatu yang janggal apabila dalam mempertanggung jawabkan kebijakan ini hanyalah ditujukan kepada Presidendan/atau wakil presiden, tetapi termasuk pula menteri-menteri yang turut serta dan memiliki peran langsung dalam penentuan sebuah kebijakan. Contohnya mengenai isu Impeahment yang sempat didengung-dengungkan pada saat pemerintah menaikan harga BBM. Dalam kebijakan ini, selain Presiden, terdapat menteri, dan dalam teknis operasional-nya lebih jauh kebawah, terdapt juga pelaksana langsung yang menjadikan kebijakan ini terealisasikan.

Hal terakhir yang masih menjadi konstroversi saat ini dimana seandainya MK memutuskan Presiden dan/atau wakil presiden terbukti bersalah, maka mekanisme selanjutnya DPR menyelnggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian ini kepada MPR. Kemudian MPR menyelenggarakan sidang paripurna yang harus dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR ini. Yang apabila syarat ini terpenuhi maka dapatlah dibuat suatu keputusan. Sebenarnya hal ini tidak mutlak untuk terjadi, karena dalam UUD/konstitusi sendiri tidak mengatur secara eksplisit bilamana MK telah memutus bersalah maka MPR harus segera menurunkan Presiden dan/atau Wapres dari jabatannya. Artinya Putusan MK tidak serta-merta menjatuhkan presiden/wapres. Namun memang ptusan MKmenjadi salah satu syarat mutlak (conditio sine qua non) untuk menjatuhkan Presiden /Wapres.

Satu pertanyaan yang terakhir yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini yaitu; “apakah karena Putusan MK berada pada tingkat pertama dan terakhir HANYA bersifat final NAMUN TIDAK MENGIKAT (BINDING) sehingga tidak memberikan dampak langsung dalam penjatuhan Pesiden dan/atau Wakil Presiden?
Betapapun kompleksnya problematika diatas, kita semua maka diharapkan untuk dibenahi hingga menjadikan sistem di yang berlaku di Indonesia ini menjadi lebih mapan. Diperhadapkan dengan hal-hal diatas, maka perlu ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (vide pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945), sehingga segala sisi kehidupan masyarakat dan bernegara seyogyanya berdasarkan pada hukum yang berlaku dan yang hidup dalam masyarakat. Demi tegakknya Hukum yang berkeadilan!.

Summum Ius Summa Iniuria.
Iustitia Aeterna in Lege Esto. _steven As + Ceasario HS.

Steven_AS. June 16-17 2009 @midnight

Tentang stevenarthursumuan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado (2005-2015) mengkonsentrasikan diri terhadap kajian Hukum Tata Negara.
Pos ini dipublikasikan di Hukum, Politik dan tag , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Hak Interpelasi Hingga Ke Impeachment

  1. niki.... berkata:

    tlisannya bgus”,,

    ditggu tlisan berikutnya….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s