Pengadilan Khusus dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia

    A. Pendahuluan

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Dan sejalan dengan itu maka terdapat konsep daripada negara hukum (Rechtstaat), yaitu mempunyai karakteristik : penyelenggaraan negara berdasar konstitusi, kekuasaan kehakiman yang merdeka, penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, dan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan dan kebijakan harus berdasar ketentuan hukum (due process of law).

    Hal mengenai kekuasaan lembaga perdilan yang merdeka yaitu bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian Hukum yang mampu memberikan pengyoman kepada masyarakat.

    Perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, menurut pandangan Satjipto Raharjo adalah sebuah kenyatan untuk berburu kebenaran walaupun pada masa tetentu harus mengakui kegagalan dan keterbatasannya, karena hasil karya manusia adalah relatif.

    Lembaga peradilan di Indonesia pada kenyataannya mencoba menghadapi keterbatasannya dengan memperbaharui strukturnya. Hal mana dapat kita lihat dalam hadirnya peradilan khusus yang pada hakikatnya adalah untuk memberikan tempat yang lebih baik daripara pencari keadilan. Karena melihat dengan makin besarnya dinamika dalam masyarakat Indonesia maka begitu banyak pula kepentingan yang muncul dan patut maupun harus terakomodasi dengan baik. Salah satunya yaitu meningkatkan kebutuhan dari para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

    Dengan adanya peradilan khusus, yang dalam hal ini hanya dapat dibentuk dibawah salah satu lingkungan peradilan, maka struktur dalam lembaga peradilanpun menjadi lebih kompleks, dan hal ini pun dapat dikatakan seperti bertingkat-tingkat. Dapat pula dikatakan bahwa dimana Mahkamah agung membawahi empat lingkungan peradilan, dan dibawahnya lagi terdapat peradilan khusus dalam lingkungannya masing-masing.

    Pembentukan peradilan khusus tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang dasar yang sebenarnya menurut penulis dapat mempengaruhi struktur ketatanegaraan dalam lembaga peradilan. Namun pembentukkan Pengadilan Khusus hanyalah diatur dalam pasal 15 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakimamn sebagai perubahan dari undang-undang nomor 14 tahun 1970/Undang-undang no 35 tahun 1999.

    B. Latar belakang pembentukkan pengadilan khusus.

    Pengadialan khusus yang sebenarnya telah sejak lama diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sebenarnya masih menyisahkan tanda tanya besar didalamnya. Lepas dari pengadilan yang memang nyata-nyata dilaksanakan untuk perkara tertentu; (seperti Mahmilub) pengadilan khusus dapat dianalogikan sebagai cerminan suatu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan yang telah memiliki eksistensi dalam dunia peradilan.
    Memang untuk menuju kepada suatu tertib hukum haruslah didorong oleh suatu sistem yang berjalam secara seimbang. Apabila dikaitkan dengan pendapat dari Lawrence Meir Friedman maka dalam suatu sistem hukum terdiri dari tiga unsur(Three elements of legal system), yaitu legal structure (struktur Hukum;aparat penegak hukum), legal sustance(substansi hukum;contoh Undang-undang),and legal culture(Budaya hukum). Namun kenyataan sampai pada saat ini, masih banyak titik kelemahan pada masing-masingunsur tersebut. Kelemahan ini dapat berasal dari dalam ataupun bersifat eksternal.

    Faktor dati dalam (internal), khusus mengenai fenomena proses peradilan di Indonesia sampai saat ini masih tergantung kepada individu orang perseorangan hakim. Apabila hakim pandai dan cerdas maka kualitas putusannya mencerminkan kecerdasan itu (the logic of power). Jika hakimnya memiliki integritas moral dan jujur, maka putusannya mencerminkan kejujuran (the moral power)yang dewasa ini sulit ditemukan dan mejadi barang yang paling mahal dan berstatus “Langka”. Hal ini menjelaskan bahwa hukum di negeri ini barada pada taraf yang sangat lemah. Hukum belum melembaga secara rasional, objektif dan impersonal. Dan masih dipengaruhi oleh irasionalitas dan arogansi dari para penegak hukum (aparat) tertentu.
    Dari segi internal pula bisa saja terjadi masih adanya keterpurukan dalam segi administrsi, sebagai contoh, ternyata secara Konstitusional, lembaga yudikatif yang bersifat mandiri ternyata masih terdapat campur tangan dari pihak ekstrayudisial, yaitu dalam pengadilan pajak, dimana dalam Undang-undang nomar 14 tahun 2002 menempatkan administrasi dan finansial pengadilan pajak masih berada dibawah departeman keuangan. Hal ini sebernarnya harus ditangani agar supaya sifat yang mandiri dari lembaga peradilan boleh dilaksanakan dengan mutlak. Karena walaupun campur tangan pemerintah hanya sebatas apa yang dikemukakan diatas namun dapat saja menggerakkan persepsi miring, terlebih dari masyarakat sendiri.

    Dari segi eksternal, dapat saja disebabkan kebijakan dari legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan kesejahteraan dari hakim masih kurang. Hal ini sebenarnya merupakan maslalh yang sangat krusial karena dengan jaminan hidup yang masih rendah maka dapat memicu individu dari pada hakim untuk menggunakan apa yang ada padanya untuk dijadikan ladang pencarian tambahan dan bukannya tempat pengabdian.

    Apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti jepang, maka seorang hakim dalam setahum gajinya dapat mencapai ratusan ribu US $. Seorang Hakim agung di Jepang , pendapatannya dalam setahun dapat mencapai sekitar US$ 600.000 atau setara dengan Rp450.000.000 perbulan. Apabila hal ini dijadikan perbandingan maka dengan taraf hidup yang cukup tinggi dari pada hakim maka dapat menekan timbulnya niat yang tidak baik dari pada hakim dalam lembaga peradilan.

    Ada anggapan bahwa apabila penyelenggara lembaga yudikatif ingin dipenuhi kebutuhannya maka setidaknya para pelaksana lembaga peradilanpun harus sedikit berbaik hati kepada pihak eksekutif dan legislatif.Hal ini memang dapat menjadi suatu bahan gurauan namun dapat pula diterima karena hal tersebut memang logis.
    Apa yang dikemukakan diatas hanyalah sebagian kecil daripada hal-hal yang mengapa diadakannya pengadilan khusus. Korelasinya terdapat pada ketidak kepercayaan masyarakat yang ditimbulkan akibat dari apa yang dikemukakan diatas. Singkatanya, slah satu hal yang konkrit, yaitu masyarakat dapat berpendapat dengue gaji yang minim dapatkah hakim kekberikan putusan yang seobjektif mungkin?. Hal ini kemudian berimplikasi pada hadirnya pengadilan khusus yang dialamnya biasanya terdapat hakim ad-hoc(sementara) yang biasanya memiliki keahlian yang lebih dan tidak hanya bergantung dari pendapatan menjadi seorang Hakim.

    Sebenarnya adalah satu hal yang sangat memalukan apabila sebuah lembaga besar yang memegang peranan penting dalam struktur ketatanegaraan, dikatakan kehilangan kepercayaan dari komunitas tempat ia bertanggung jawab.

    Dalam hal munculnya peradilan khusus dalam tataran lembaga yudikatif, muncul alternatif yang cukup baik untuk direalisasikan yang mana sebenarnya dalam meredam persepsi miring dari masyarakat, bukanlan dengan mengadakan lembaga peradilan baru(peradilan khusus) namun dengan mengadakan reformasi ataupun penguatan terhadap sistem yang sudah ada. Hal mana tidak akan menambah beban biaya negara, seperti halnya diadakannya pengadilan khusus. Dalamnya pun mengenai hakim tidaklah perlu hakim ad-hoc dan diganti saja dengan keterangan ahli dan upaya peningkatan SDM yang kemudian diikuti dengan pembentukkan kamar khusus dengan spesialisasi Hakim. Satu hal yang perlu pula dulakukan yaitu intervensi positif kearah perbaikan sistem peradilan dibawah MA.
    Jadi pada intinya terbentuknya pengadilan khusus dalam sistem kelembagaan negara yaitu dimana hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Untuk itu ada baiknya dicantumkan pula suatu pendapat dari Soekanto, Yaitu inti dari dari penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

    C. Pengaturan Pengadilan Khusus Dalam Perundang-Undangan

    Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, dalam pasal 24 ayat (1) dikatakan: “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-undang”. Namun dalam amandemen ketiga, pasal 24 ayat 2 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan TUN, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasar bunyi pasal 2 ini maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki dua lembaga Utama yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama yakni merupakan lembaga yang melaksanakan tugas-tugas kehakiman dengue karakter ideal yang sama yaitu memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan sebagaimana tertuang dalam pasal pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

    Kemudian Undang-undang nomor 14 tahun 1970/Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) mengemukakan bahwa kukuasaan kehakiman dilakukan dalam lingkungan Peradilan umum, Peradilan agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Yang selanjutnya pada ayat yang kedua mengatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi. Sebenarnya dalam pengaturan Undang-undang ini, terjadi pengkhususan pengadilan, namun pengkhususannya hanyalah berdasarkan yurisdiksi dari tiap-tiap lembaga peradilan terhadap subjek tertentu. Yang mana peradilan umum adalah bagi rakyat pada umumnya baik dalam perkara perdata maupun pidana dan peradilan Agama, militer, dan Tata usaha Negara merupakan pengadilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.
    Undang-Undang Dasar tidak menentukan secara limitatif badan peradilan (lingkungan peradilan) ataupun dengan hanya tidak tegas menyatakan dapat dibentuknya pengadilan khusus didalam lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan TUN. Namun keberadaan pengadilan khusus ternyata hanyalah diatur dalam Undang-ungdang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 2 dan 10 Undang-undang ini menyatakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan TUN, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

    Secara Historis, di Indonesia pernah dibentuk beberapa pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara atau subjek hukum tertentu, yaitu:
    Forum previlegiatum ( UU no 22 tahun 1951 tentang penetapan UU no 29/DRT/1950vmenjadi Undang-undang)
    • Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) dilingkungan peradilan militer melalui Penetapan Presiden No. 16 tahun 1963
    • Pengadilan Landreform di lingkungan peradilan Umum (Undang-undang No.21 tahun 1964)
    dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 pula menetukan adanya pengadilan yang menangani perkara-perkara tertentu seperti:
    • pengadilan ekonomi
    • pengadilan subversi
    • pengadilan korupsi
    ketiga ini sebenarnya senada dengan apa yang dimaksudkan dalam UU no 4 tahun 2004 mengenai pengadilan khusus, yang juga sebanarnya memiliki kesamaan karena berada dalam lingkungan peradilan Umum.

    Dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970/Undang-undang nomor 35 tahun 1999 juga tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai istilah pengadilan khusus,. Hanyalah dalam penjelasan dalam pasal 10 daripada undang-undang ini memberikan kemungkinan dilakukannya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan peradilan.

    Pada kenyataanya sekarang, Pengadilan khusus tidak pernah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih dalam hal kriteria daripada pembentukkan pengadilan khusus itu sendiri. Sehingga bisa saja terjadi kesimpangsiuran dalam pembentukan pengadilan khusus diIndonesia.

    Melihat lebih jauh lagi kedalam, maka ditemukan dalam lingkungan pengadilan hingga saat ini, terdapat 8 (delapan) pengadilan Khusus. Yang mana 6 (enam) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, 1 (satu) pengadilan dalam lingkungan peradilan TUN, dan 1(satu) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Agama.

    Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 dalam pasal 15 menyatakan pengadilan Khusus hanya boleh dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan, yaitu pengadilan umum(sekarang terdapat: pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan perikanan), pengadilan agama(mahkamah syariah: lingkungan peradilan umum dan agama), pengadilan militer, dan pengadilan tata Usaha Negara(Pengadilan pajak). Mengenai kriteria pun tidak dicantumkan didalamnya.

    Pada lingkungan peradilan umum dibentuk : pengadilan anak dengan UU nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Pengadilan niaga dengan nomor 37 Tahun 2003 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Pengadilan HAM dengan UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembarantasan Tindak pidana Korupsi, pengadilan Hubungan Industrial dengan UU no.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dan pengadilan perikanan berdasarkan UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

    Pada lingkungan perdilan Tata Usaha Negara dibentuk pengadilan Pajak berdasrkan Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tenteang Pengadilan Pajak, dan Peradilan (khusus) Syariah Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berada di lingkungan peradilan umum dan agama.
    Dengan dinamika dalam masyarakat seperti dikemukakan dalam latar belakang dapat memicu bertambahnya pengadialn khusus dalam setiap lingkungan peradilan. Tidak adanya kriteria yang secara khusus mengatur mengenai hal diatas pengadilan bertambah dengan latar belakang yang berbeda-beda dalam pembentukannya.Apabila ditinjau lebih jauh lagi, eksistensi peradilan khusus dapat memperberat kinerja Mahkamah Agung dalam pelaksanaan fungsi Yudikatifnya. Namun semua itu sebenarnya dikembalikan lagi kepada tanggung jawab dari lembaga Yudikatif itu sendiri, dimana harus memberikan jaminan dalam hukum dan keadilan bagi masyarakat.

    Begitu banyak perbedaan yang mendasar dalam pengadilan khusus yang ada pada saat ini. Perbedaan tersebut yang nyatanya merupakan hal yang menjadi dasar dari pada pengkhususannya. Hal pertama yang paling mutlak adalah mengenai Yurisdiksi dari masing-masing pengadilan khusus. Adapun hal-hal yang membedakan pengadilan satu dengan yang lainnya dimana terdapat dalam hal Hukum acara maupun dalam ketentuan hukum formil (pada mahkamah Syariah) yang digunakan dalam setiap pengadilan khusus ini.

    D. Diferensiasi/spesifikasi daripada Pengadilan khusus
    Pengadilan anak
    1. Yurisdiksi:
    • memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara anak yang berumur 8-18 tahun dan belum pernah kawin.
    2.Pemeriksaan sidang pengadilan :
    • Pemeriksaan bersifat tertutup tapi jika dipandang perlu dilakukan terbuka (pasal 8)
    • Diperiksa/diputus hakim tunggal, jika dipandang perlu dilakukan hakim majelis (psl 11)
    • Hakim adalah Hakim karir khusus dengue persyaratan : berpengalaman; dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.(psl 9,10,12,13,16,17)
    • Hakim, penuntut umum,penyidik, dan penasehat hukum,serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas (psl 6)
    3.Keterlibatan petugas kemasyarakatan yaitu:
    • Pembimbing kemasyarakatan (proses sidang)
    • Pekerja sosial dari departemen sosial dan pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan. (pelaksanaan putusan)
    4.Penyidik dan penuntut umum yang khusus (psl 41,53)
    5.Penahanan
    • Ditempat khusus untuk anak dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
    • Dilakukan setelah dengue sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan mesyarakat yang dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
    • Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial harus tetap dipenuhi.
    Pengadilan HAM (UU no 26/2000)
    1. Yurisdiksi:
    • Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi : kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
    2. Pemeriksaan persidangan.
    • Diperiksa-diputus majelis hakim terdiri dari 5 hakim dengue komposisi 2 hakim karier dan 3 hakim ad-hoc
    • diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM dalam waktu paling lama180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan dalam pengadilan HAM
    • Banding paling lama 90 hari dan kasasi paling lama 90
    3. Penyelidikan
    • Dibentuk komnasham untuk melakukan penyelidikan yang kewenangannya
    4. Penyidikan
    • dilakukan jaksa agung dan dapat diangkat penyidik Ad-hod
    • paling lama 90 hari dapat diperpanjang, 90+60 hari oleh ketua pengadilan HAM dan jika tidak ditemukan bukti yang cukup wajib SP3
    5. Penuntutan
    • dilakukan jaksa agung dan dapat diangkat penuntut umum ad-hoc
    • paling lama 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

    Pengadilan Tipikor
    1. Yurisdiksi
    • Memutus tindak pidana yang penuntutannya diajukan KPK
    2. Pemeriksaan persidangan
    • diperiksa dan diputus majelis hakim terdiri dari 5hakim dengue komposisi 2 hakim karir dan 3 hakim advokat
    3. Penyelidikan penyidikan, penuntutan dilakukan KPK
    4. proses prajudikasi
    • KPK tidak berwenang mengluarkan SP3
    • penyidik, penuntut umum, berwenang meminta keterangan pada bank tentang keadaan keuangan dan meminta pada bank untuk memblokirrekening milik tersangka/terdakwa.

    Pengadilan Perikanan
    yurisdiksinya yaitu memeriksa,mengadili,dan memutus tuindak pidana dibidang perikanan. Pemeriksaan persidangan; diperiksa, diputus majelis hakim terdiri dari 5 hakim 2 hakim karir dan 3hakim ad-hoc dan dibntuk pengawas perikanan. Undang-undang tidak mengatur secara khusus tentang penyelidikan.penyidikan dilakukan ole PPNS perikanan, perwira TNI AL, dan POLRI

    Pengadilan Niaga
    memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan kepailitan dan pewnundaan kewajiban pembayaran utang. Diperisa oleh hakim majelis untuk jenis dan nilai perkara tertentu oleh hakim tunggal. Dalam upaya hukum tidak terdapat upaya banding

    Pengadilan Hubungan Industrial
    bertugas dan berwenang memutus tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan perselisishan pemutusan hubungan kerja dan ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

    Pengadilan Pajak
    Memeriksa dam memutus sengketa pajak. Hakim diangkat oleh presiden atas usul menteri yang disetujui ketua MA dan mempunyai keahlian dibidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjan lain.sidang diperiksa oleh majelis atau hakim tunggal. Dalam hal putusan, putusan pemeriksaan dengue acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Dalam kasus-kasus khusus diperpanjang paling lama 3 bulan.

    Mahkamah Syariah NAD
    kewenangan mencakup perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum.

    E. Penutup

    Mengenai Pengadilan khusus sebaiknya dipertegas lagi pengaturannya dalam undang-undang dengan mencantumkan kriteria dalam pembentukkan pengadilan khusus dan membatasi timbulnya pengadilan yang baru yang tentunya dapat memberikan kerumitan tersendiri dalam sistem peradilan di Indonesia termasuk dalam sistem kelembagaan negara. Terlebih dengan alasan yang dikemukakan sebelumnya dimana hadirnya pengadilan khusus dapat pula diasumsikan sebagai kejatuhan lembaga peradilan umum diluar pengadilan khusus.

    Hal yang dapat ditempuh dalam menghadapi paningkatan maupun kompleksitas pengadilan ini sebenarnya dapat dilaksanakan dengan mengefektifkan efisiensi dari pada lembaga peradilan yang telah ada sebelumnya. Namun kehadirannya kini dapat pula kiranya menjadi suatu sarana baru yang dapat memberikan kesempatan yang lebih luas dan akses yang lebih cepat untuk kepentingan pihak yang berperkara, mengingat pengadilan ini tentunya sudah “dikhususkan” untuk perkara/urusan tertentu.

    Kekhususan dari pengadilan khusus sendiri menuntut pihak yang berkompeten dalam melaksanakan fungsinya karena itu para pihak yang terkait didalamnya pun harus ditingkatkan kemampuannya yang tentunya akan membawa dampak positif pada usaha pencarian keadilan oleh masyarakat dan demi tercapainya hukum yang berkeadilan.

    Bibliography

    T Triwulan Tutiek, Pokok-pokok Hukum Tata Negara. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2005

    Drs Imam Kabul,Msi.MH.,Paradigma pembangunan hukum di Indonesia.Kurnia kalam.Jogjakarta.2005.

    Dr.Achmad Mujahidin,SH.,MH., Peradilan satu atap di Indonesia. PT.Refika Aditama. Bandung. 2007

    Undang-Undang Dasar RI 1945.Forum Konstitusi.
    Bahan presentasi KHN, November 2007.

    http://panmohamadfaiz.com/.

    Perpustakaan elektronik fakultas Hukum Unsrat.

Tentang stevenarthursumuan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado (2005-2015) mengkonsentrasikan diri terhadap kajian Hukum Tata Negara.
Pos ini dipublikasikan di Hukum, Politik. Tandai permalink.

3 Balasan ke Pengadilan Khusus dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia

  1. Lukman Payapo berkata:

    Bagaimana pandangan anda apabila Imigrasi mempunyai peradilan administrasi sendiri untuk menangani perkara keimigrasian seperti halnya Pengadilan Pajak di Indonesia ataupun di Australia yang memisahkan antara perkara pidana yg secara yudikatif diadili oleh (Federal Court) dan secara administrasi diadili melalui (Tribunal)karena masalah keimigrasian dianggap penting dan diatur dalam Constitution Federal Australia 1901, dengan tetap berpegang kepada perbedaan sistem hukum eropa kontinental dan anglo saxon dari kedua negara, serta UU Kekuasaan Kehakiman di negara kita? Hal ini didasarkan karena secara faktual, yg terjadi di Indonesia selama ini bahwa apabila menyangkut kesalahan diskresi pejabat imigrasi diajukan melalui PTUN dan secara pidana diajukan melalui Peradilan Umum?

  2. gita jonelva berkata:

    thank’s……………………!!!!!!!
    ngebantu bgt buat tugas2 we…………..^_^

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s