Hak Interpelasi Hingga Ke Impeachment

Steven Arthur Sumuan
FH-UNSRAT Manado

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah secara tegas mengatur mengenai pembagian kekuasaan lembaga tinggi Negara. Diantara lembaga tinggi Negara tersebut, setelah amandement mengalami perubahan yang mendasar dari segi fungsi maupun wewenangnya. MPR sebagai lembaga pemegang Kedaulatan tertinggi mengalami reduksi wewenang, DPA dieliminir dari keberadaannya sebagai Lembaga tinggi Negara yang berakhir sebagai lembaga Negara bantu. Hadir pula DPD sebagai tranformasi dari pada utusan daerah (regional representation), dan berbagai lembaga lainnya yang disebutkan dalam UUD NRI 1945 maupun yang tidak memiliki wewenang konstitusional namun hadir dalam sistem kelembagaan Negara di Indonesia.

Pada ranah legislative, selain hadir DPD maka telah terjadi pula pergeseran kekuasaan dalam tubuh Lembaga “Utama” yang menjalankan kekuasaan legislative yaitu DPR. Lembaga Tinggi Negara ini mengalami penguatan dari segi fungsi dan wewenangnya. Hal mana dapat ditemukan dalam rumusan pasal-pasal yang termasuk dalam bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Terdapat tiga fungsi utama daripada DPR disamping hak dari DPR sebagai institusi maupun personal anggotanya. Ketiga fungsi utama tersebut adalah Fungsi Legislasi (membuat Undang-Undang), Fungsi Anggaran (Budgetting), dan yang ketiga adalah fungsi Pengawasan (controlling) (vide pasal 20A ayat 1; hasil amandement kedua).

Ketiga Fungsi dari DPR pada hakikatnya memiliki hubungan yang erat. Operasinalisasi ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lain, misalnya ketika DPR menghasilkan Undang-Undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presidan, maka DPR harus mengadakan pengawasan terhadap pengeksekusian produk Undang-Undang oleh Lembaga Eksekutive yakni Presiden yang tentunya dalam pelaksanaannya didahului oleh peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Presiden. Contoh lain yang dapat dikemukakan pula dimana hubungan erat antara Fungsi pengawasan dengan fungsi anggara (budgetting) hal mana secara singkat dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Fungsi Anggaran oleh DPR tentunya secara bersama-sama menjalankan pula fungsi pengawasan. Dewasa ini, biasanya fungsi anggaran cenderung dimonopoli oleh Eksekutive karena suatu alasan logis dimana dalam dalam menjalankan sebuah Negara (khususnya pelaksanaan program kerja dan Administrasi Negara) maka yang dianggap paling tahu keadaan yang sebenarnya dalam hal anggaran adalah eksekutiv yang melaksanakan fungsi pemerintahan Negara. Dengan demikian hubungan antar ketiga fungsi yang dimiliki oleh Legislative ini, telah jelas dari segi hubungan antar ketiganya.

Selain ketiga fungsi diatas, secara konstitusional DPR memiliki Hak yang melekat kepadanya. Hak-Hak yang diatur dalam UUD 1945 tentunya harus dibedakan pula mengenai Hak DPR sebgai sebuah institusi dan Hak daripada anggota DPR secara pribadi. Dalam ketentuan UUD dimana yang menjadi hak institusi/lembaga adalah Hak Interpelasi, hak angket (hak untuk melakukan penyidikan), dan hak menyatakan pendapat. Ketiga hak ini biasanya memiliki korelasi erat dengan funsi pengawasan yang melekat pada Lembaga perwakilan rakyat ini yang tentunya ditujukan kepada lembaga Kepresidenan (eksekutive).

Salah satu “hak” yang cukup akrab dengan keberadaan DPR saat ini adalah Hak Angket. Hak angket pernah ditujukan DPR kepada Presiden pada tahun 2007 dalam masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan masalah yang menjadi substansi dari pelaksanaan hak angkat ini adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang menaikan BBM yang mencapai sekitar 20% lebih. Namun pada akhirnya tak dapat dibuktikan bahwa pemerintah telah salah mengambil kebijakan walaupun memang dampak riil daripada naiknya harga BBM sangat dirasakan oleh masyarakat banyak.

Hak angket sendiri dapat bermula ketika digunakannya Hak interpelasi (bertanya) kepada Pemerintah (Presiden) mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Hak interpelasi dapat muncul sebagai respon dari kebijakan pemerintah pada bidang-bidang yang cukup strategis atau dengan kata lain memberikan implikasi yang luas terhadap pelaksanaan Negara termasuk didalamnya berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hal yang sama pula berlaku pelaksanaan Hak Angket, yang mana diatur dalam Pasal 176 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR, yang menegaskan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki “kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Mantan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Prof.DR.Yusril Ihza Mahendra, mengemukakan bahwa Rumusan ini (pasal 176 ayat (1) memang sangat luas, karena setiap gerak langkah dan keputusan yang diambil Pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai “kebijakan”. Jadi tidak spesifik terkait dengan masalah keuangan negara sebagaimana pemahaman teoritis tentang asal muasal hak angket.

Berdasar hal diatas, maka dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa dengan bergulirnya hak interpelasi maka ada kecenderungan untuk mengarah pada dilaksanakannya Hak angket oleh DPR apabila dirasa jawaban/pertanggungjawaban yang dikemukakan Presiden maupun perwakilannya dalam hal ini Wakil Presiden sendiri maupun Menteri-Menteri Negara tidak memuaskan atau patut dipertanyakan dan diusut lebih jauh lagi.

Dalam tataran hukum positif Indonesia, Baik dalam Konstitusi RI maupun dalam peraturan perundang-undangan saat ini yang berkenaan dengan hak dari DPR dalam hal ini Undang-Undang Susduk, tidak diatur secara jelas, tegas dan lengkap mengenai hak-hak institusi DPR yang bersangkutan dengan Hak Angket. Undang-Undang yang mengatur secara lengkap mengenai pelaksanaan Hak Angket ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai dengan yang kita ketahui, UU ini berasal dari zaman sistem pemerintahan parlementer di bawah UUD Sementara Tahun 1950, namun sampai sekarang belum pernah dicabut. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof.DR.Jimly Asshiddiqie, SH., bahwa suatu undang-undang tetap berlaku apabila belum ada keputusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku lagi. Keputusan ini berasal dari lembaga yang paling berwenang untuk menyatakan suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan mengikat (binding) yang mana diIndonesia saat ini adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya Ia mengemukakan bahwa, UU tersebut akan tetap berlaku walaupun Undang-Undang tersebut nyata-nyata bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar tanpa melewati proses judicial review.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tanggal 26 Maret 2004 telah menegaskan bahwa UU Nomor 6 Tahun 1954 itu masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada keraguan apapun untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 itu untuk melaksanakan hak angket DPR.
Dalam Penerapan daripada ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 1954 ini tentu harus mempertimbangkan sistem pemerintahan presidensial yang kini berlaku di bawah UUD 1945 agar supaya terdapat kesesuaian dengan kondisi dan tidak menyimpang dari prosedur maupun sebuah kepatutan.

Pelaksanaan Hak angket bukanlah semata-mata merupakan proses penyidikan dengan sesi Tanya jawab, dimana DPR memberikan pertanyaan dan dijawab oleh presiden maupun yang diberikan wewenang untuk mewakilinya, dalam hal ini menteri dalam kebinet. Hak angket yang dilaksanakan oleh DPR tentunya dapat menyerupai proses penyidikan dari pihak kepolisian dan kejaksaan ataupun KPK, dimana proses ini selain pertanyaan yang diajukan kepada Presiden, maka dicari pula bukti-bukti yang nantinya akan mendukung dugaan DPR ini. Harus diingat pula, dalam melaksanakan hak angket ini harus dibentuk panitia yang nantinya dalam pekerjaannya dianggarkan dalam anggaran Negara dan diberitakan dalam lembaran Negara. Panitia inilah yang bertindak sebagai penyidik dalam melaksanakan hak angket.

Pada keadaan ini, mungkin muncul pertanyaan seperti “apakah DPR berkompeten dalam melaksanakan tugas yang nyata-nyata jauh dari tugas utamanya seperti proses legislasi? Singkatnya, apakah legislator berkemampuan dalam penyidikan?”. Memang hal ini bukan berarti merendahkan kemampuan dari pada anggota DPR, namun sebenarnya untuk memastikan proses ini dilaksanakan dengan baik, professional dan pada koridor yang jelas, maka dari pihak DPR sendiri dapat mengkoordinasikan/memintakan pendapat dari lembaga yang paling berkompeten dalam menangani proses ini, seperti Kejaksaan Agung RI. Disamping hal diatas, adapula pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu “mengapa DPR yang melakukan penyidikan kepada Presiden?”, suatu jawaban singkat dapat dikemukakan berkenaan dengan ini, yaitu jabatan Presiden termasuk jabatan politis, maka dari itu dalam menyidiki kebijakannya, adalah patut apabila dilaksanakan oleh lembaga politik juga.

Kembali ke permasalahan sebelumnya dimana Apabila DPR telah mendapatkan bukti yang dinilai cukup untuk menyatakan Presiden tidak tepat dalam mengeluarkan kebijakan atau telah melakukan kesalahan dalam mengambil kebijakan yang berpengaruh pada masyarakat maka berdasarkan hak menyatakan pendapat maka dapat dikemukakan bahwa Presiden telah melanggar Hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara (sebagaimana terdapat dalam pasal 7A UUD NRI 1945). DPR dapat mengajukan Presiden ke Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan dengan keputusan yang bersifat final mengenai pendapat DPR tentang Pelanggaran hukum oleh Presiden. Namun sebelumnya, hasil penyidikan tersebut haruslah diajukan dalam rapat paripurna di DPR untuk selanjutnya di bawa ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan atau kita kenal dengan istilah Impeachment.

Dari sini pula muncul lagi pertanyaan, “mengapa Hanya Presiden yang diadili di Mahkamah Konstitusi?”, hal ini memang terasa agak diskriminatif namun karena jabatannyalah maka Ia diadili bukan diperadilan umum sebagaimana masyarakat sipil lainnya yang melakukan tindak pidana konvensional, tetapi diadili di MK. Berdasar hal inilah sehingga MK dikatakan sebagai Forum Privilligiatum. Mengenai Forum Priviligiatum sebenarnya telah dikenal sejak berlakunya konstitusi RIS tahun 1949 maupun UUDS 1950 tetapi berbeda deng an kewenangan MK saat ini, dahulu Forum ini tidak terbatas untuk mengadili Presiden tetapi pejabat Negara lain juga.

Memang, masalah Impeachment tidak semudah kita menuturkannya dalam bentuk susunan kalimat. Namun dalam tataran praksis tentunya berbeda jauh dari tataran teoritis. Pelaksanaan Impeachment (pemakzulan/pendakwaan) Presiden memang memiliki kompleksitasnya sendiri. Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua MKRI periode 2003-2009, mengatakan bahwa untuk proses Impeachment setidaknya membutuhkan durasi yang cukup panjang yaitu mencapai satu tahun sejak dimulainya proses ini. Proses Impeachment memang tidak semudah dibayangkan terlebih bila dikaitkan dengan situasi politik yang tentunya dapat menimbulkan keadaan tarik-menarik antar pendukung pemerintah dan oposisi atau dengan yang mendukung proses ini.

Dalam proses ini sendiri, adalah sesuatu yang janggal apabila dalam mempertanggung jawabkan kebijakan ini hanyalah ditujukan kepada Presidendan/atau wakil presiden, tetapi termasuk pula menteri-menteri yang turut serta dan memiliki peran langsung dalam penentuan sebuah kebijakan. Contohnya mengenai isu Impeahment yang sempat didengung-dengungkan pada saat pemerintah menaikan harga BBM. Dalam kebijakan ini, selain Presiden, terdapat menteri, dan dalam teknis operasional-nya lebih jauh kebawah, terdapt juga pelaksana langsung yang menjadikan kebijakan ini terealisasikan.

Hal terakhir yang masih menjadi konstroversi saat ini dimana seandainya MK memutuskan Presiden dan/atau wakil presiden terbukti bersalah, maka mekanisme selanjutnya DPR menyelnggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian ini kepada MPR. Kemudian MPR menyelenggarakan sidang paripurna yang harus dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR ini. Yang apabila syarat ini terpenuhi maka dapatlah dibuat suatu keputusan. Sebenarnya hal ini tidak mutlak untuk terjadi, karena dalam UUD/konstitusi sendiri tidak mengatur secara eksplisit bilamana MK telah memutus bersalah maka MPR harus segera menurunkan Presiden dan/atau Wapres dari jabatannya. Artinya Putusan MK tidak serta-merta menjatuhkan presiden/wapres. Namun memang ptusan MKmenjadi salah satu syarat mutlak (conditio sine qua non) untuk menjatuhkan Presiden /Wapres.

Satu pertanyaan yang terakhir yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini yaitu; “apakah karena Putusan MK berada pada tingkat pertama dan terakhir HANYA bersifat final NAMUN TIDAK MENGIKAT (BINDING) sehingga tidak memberikan dampak langsung dalam penjatuhan Pesiden dan/atau Wakil Presiden?
Betapapun kompleksnya problematika diatas, kita semua maka diharapkan untuk dibenahi hingga menjadikan sistem di yang berlaku di Indonesia ini menjadi lebih mapan. Diperhadapkan dengan hal-hal diatas, maka perlu ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (vide pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945), sehingga segala sisi kehidupan masyarakat dan bernegara seyogyanya berdasarkan pada hukum yang berlaku dan yang hidup dalam masyarakat. Demi tegakknya Hukum yang berkeadilan!.

Summum Ius Summa Iniuria.
Iustitia Aeterna in Lege Esto. _steven As + Ceasario HS.

Steven_AS. June 16-17 2009 @midnight

Dipublikasi di Hukum, Politik | Tag , , | 2 Komentar

Pengadilan Khusus dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia

    A. Pendahuluan

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Dan sejalan dengan itu maka terdapat konsep daripada negara hukum (Rechtstaat), yaitu mempunyai karakteristik : penyelenggaraan negara berdasar konstitusi, kekuasaan kehakiman yang merdeka, penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, dan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan dan kebijakan harus berdasar ketentuan hukum (due process of law).

    Hal mengenai kekuasaan lembaga perdilan yang merdeka yaitu bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian Hukum yang mampu memberikan pengyoman kepada masyarakat.

    Perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, menurut pandangan Satjipto Raharjo adalah sebuah kenyatan untuk berburu kebenaran walaupun pada masa tetentu harus mengakui kegagalan dan keterbatasannya, karena hasil karya manusia adalah relatif.

    Lembaga peradilan di Indonesia pada kenyataannya mencoba menghadapi keterbatasannya dengan memperbaharui strukturnya. Hal mana dapat kita lihat dalam hadirnya peradilan khusus yang pada hakikatnya adalah untuk memberikan tempat yang lebih baik daripara pencari keadilan. Karena melihat dengan makin besarnya dinamika dalam masyarakat Indonesia maka begitu banyak pula kepentingan yang muncul dan patut maupun harus terakomodasi dengan baik. Salah satunya yaitu meningkatkan kebutuhan dari para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

    Dengan adanya peradilan khusus, yang dalam hal ini hanya dapat dibentuk dibawah salah satu lingkungan peradilan, maka struktur dalam lembaga peradilanpun menjadi lebih kompleks, dan hal ini pun dapat dikatakan seperti bertingkat-tingkat. Dapat pula dikatakan bahwa dimana Mahkamah agung membawahi empat lingkungan peradilan, dan dibawahnya lagi terdapat peradilan khusus dalam lingkungannya masing-masing.

    Pembentukan peradilan khusus tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang dasar yang sebenarnya menurut penulis dapat mempengaruhi struktur ketatanegaraan dalam lembaga peradilan. Namun pembentukkan Pengadilan Khusus hanyalah diatur dalam pasal 15 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakimamn sebagai perubahan dari undang-undang nomor 14 tahun 1970/Undang-undang no 35 tahun 1999.

    B. Latar belakang pembentukkan pengadilan khusus.

    Pengadialan khusus yang sebenarnya telah sejak lama diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sebenarnya masih menyisahkan tanda tanya besar didalamnya. Lepas dari pengadilan yang memang nyata-nyata dilaksanakan untuk perkara tertentu; (seperti Mahmilub) pengadilan khusus dapat dianalogikan sebagai cerminan suatu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan yang telah memiliki eksistensi dalam dunia peradilan.
    Memang untuk menuju kepada suatu tertib hukum haruslah didorong oleh suatu sistem yang berjalam secara seimbang. Apabila dikaitkan dengan pendapat dari Lawrence Meir Friedman maka dalam suatu sistem hukum terdiri dari tiga unsur(Three elements of legal system), yaitu legal structure (struktur Hukum;aparat penegak hukum), legal sustance(substansi hukum;contoh Undang-undang),and legal culture(Budaya hukum). Namun kenyataan sampai pada saat ini, masih banyak titik kelemahan pada masing-masingunsur tersebut. Kelemahan ini dapat berasal dari dalam ataupun bersifat eksternal.

    Faktor dati dalam (internal), khusus mengenai fenomena proses peradilan di Indonesia sampai saat ini masih tergantung kepada individu orang perseorangan hakim. Apabila hakim pandai dan cerdas maka kualitas putusannya mencerminkan kecerdasan itu (the logic of power). Jika hakimnya memiliki integritas moral dan jujur, maka putusannya mencerminkan kejujuran (the moral power)yang dewasa ini sulit ditemukan dan mejadi barang yang paling mahal dan berstatus “Langka”. Hal ini menjelaskan bahwa hukum di negeri ini barada pada taraf yang sangat lemah. Hukum belum melembaga secara rasional, objektif dan impersonal. Dan masih dipengaruhi oleh irasionalitas dan arogansi dari para penegak hukum (aparat) tertentu.
    Dari segi internal pula bisa saja terjadi masih adanya keterpurukan dalam segi administrsi, sebagai contoh, ternyata secara Konstitusional, lembaga yudikatif yang bersifat mandiri ternyata masih terdapat campur tangan dari pihak ekstrayudisial, yaitu dalam pengadilan pajak, dimana dalam Undang-undang nomar 14 tahun 2002 menempatkan administrasi dan finansial pengadilan pajak masih berada dibawah departeman keuangan. Hal ini sebernarnya harus ditangani agar supaya sifat yang mandiri dari lembaga peradilan boleh dilaksanakan dengan mutlak. Karena walaupun campur tangan pemerintah hanya sebatas apa yang dikemukakan diatas namun dapat saja menggerakkan persepsi miring, terlebih dari masyarakat sendiri.

    Dari segi eksternal, dapat saja disebabkan kebijakan dari legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan kesejahteraan dari hakim masih kurang. Hal ini sebenarnya merupakan maslalh yang sangat krusial karena dengan jaminan hidup yang masih rendah maka dapat memicu individu dari pada hakim untuk menggunakan apa yang ada padanya untuk dijadikan ladang pencarian tambahan dan bukannya tempat pengabdian.

    Apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti jepang, maka seorang hakim dalam setahum gajinya dapat mencapai ratusan ribu US $. Seorang Hakim agung di Jepang , pendapatannya dalam setahun dapat mencapai sekitar US$ 600.000 atau setara dengan Rp450.000.000 perbulan. Apabila hal ini dijadikan perbandingan maka dengan taraf hidup yang cukup tinggi dari pada hakim maka dapat menekan timbulnya niat yang tidak baik dari pada hakim dalam lembaga peradilan.

    Ada anggapan bahwa apabila penyelenggara lembaga yudikatif ingin dipenuhi kebutuhannya maka setidaknya para pelaksana lembaga peradilanpun harus sedikit berbaik hati kepada pihak eksekutif dan legislatif.Hal ini memang dapat menjadi suatu bahan gurauan namun dapat pula diterima karena hal tersebut memang logis.
    Apa yang dikemukakan diatas hanyalah sebagian kecil daripada hal-hal yang mengapa diadakannya pengadilan khusus. Korelasinya terdapat pada ketidak kepercayaan masyarakat yang ditimbulkan akibat dari apa yang dikemukakan diatas. Singkatanya, slah satu hal yang konkrit, yaitu masyarakat dapat berpendapat dengue gaji yang minim dapatkah hakim kekberikan putusan yang seobjektif mungkin?. Hal ini kemudian berimplikasi pada hadirnya pengadilan khusus yang dialamnya biasanya terdapat hakim ad-hoc(sementara) yang biasanya memiliki keahlian yang lebih dan tidak hanya bergantung dari pendapatan menjadi seorang Hakim.

    Sebenarnya adalah satu hal yang sangat memalukan apabila sebuah lembaga besar yang memegang peranan penting dalam struktur ketatanegaraan, dikatakan kehilangan kepercayaan dari komunitas tempat ia bertanggung jawab.

    Dalam hal munculnya peradilan khusus dalam tataran lembaga yudikatif, muncul alternatif yang cukup baik untuk direalisasikan yang mana sebenarnya dalam meredam persepsi miring dari masyarakat, bukanlan dengan mengadakan lembaga peradilan baru(peradilan khusus) namun dengan mengadakan reformasi ataupun penguatan terhadap sistem yang sudah ada. Hal mana tidak akan menambah beban biaya negara, seperti halnya diadakannya pengadilan khusus. Dalamnya pun mengenai hakim tidaklah perlu hakim ad-hoc dan diganti saja dengan keterangan ahli dan upaya peningkatan SDM yang kemudian diikuti dengan pembentukkan kamar khusus dengan spesialisasi Hakim. Satu hal yang perlu pula dulakukan yaitu intervensi positif kearah perbaikan sistem peradilan dibawah MA.
    Jadi pada intinya terbentuknya pengadilan khusus dalam sistem kelembagaan negara yaitu dimana hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Untuk itu ada baiknya dicantumkan pula suatu pendapat dari Soekanto, Yaitu inti dari dari penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

    C. Pengaturan Pengadilan Khusus Dalam Perundang-Undangan

    Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, dalam pasal 24 ayat (1) dikatakan: “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-undang”. Namun dalam amandemen ketiga, pasal 24 ayat 2 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan TUN, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasar bunyi pasal 2 ini maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki dua lembaga Utama yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama yakni merupakan lembaga yang melaksanakan tugas-tugas kehakiman dengue karakter ideal yang sama yaitu memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan sebagaimana tertuang dalam pasal pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

    Kemudian Undang-undang nomor 14 tahun 1970/Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) mengemukakan bahwa kukuasaan kehakiman dilakukan dalam lingkungan Peradilan umum, Peradilan agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Yang selanjutnya pada ayat yang kedua mengatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi. Sebenarnya dalam pengaturan Undang-undang ini, terjadi pengkhususan pengadilan, namun pengkhususannya hanyalah berdasarkan yurisdiksi dari tiap-tiap lembaga peradilan terhadap subjek tertentu. Yang mana peradilan umum adalah bagi rakyat pada umumnya baik dalam perkara perdata maupun pidana dan peradilan Agama, militer, dan Tata usaha Negara merupakan pengadilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.
    Undang-Undang Dasar tidak menentukan secara limitatif badan peradilan (lingkungan peradilan) ataupun dengan hanya tidak tegas menyatakan dapat dibentuknya pengadilan khusus didalam lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan TUN. Namun keberadaan pengadilan khusus ternyata hanyalah diatur dalam Undang-ungdang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 2 dan 10 Undang-undang ini menyatakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan TUN, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

    Secara Historis, di Indonesia pernah dibentuk beberapa pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara atau subjek hukum tertentu, yaitu:
    Forum previlegiatum ( UU no 22 tahun 1951 tentang penetapan UU no 29/DRT/1950vmenjadi Undang-undang)
    • Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) dilingkungan peradilan militer melalui Penetapan Presiden No. 16 tahun 1963
    • Pengadilan Landreform di lingkungan peradilan Umum (Undang-undang No.21 tahun 1964)
    dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 pula menetukan adanya pengadilan yang menangani perkara-perkara tertentu seperti:
    • pengadilan ekonomi
    • pengadilan subversi
    • pengadilan korupsi
    ketiga ini sebenarnya senada dengan apa yang dimaksudkan dalam UU no 4 tahun 2004 mengenai pengadilan khusus, yang juga sebanarnya memiliki kesamaan karena berada dalam lingkungan peradilan Umum.

    Dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970/Undang-undang nomor 35 tahun 1999 juga tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai istilah pengadilan khusus,. Hanyalah dalam penjelasan dalam pasal 10 daripada undang-undang ini memberikan kemungkinan dilakukannya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan peradilan.

    Pada kenyataanya sekarang, Pengadilan khusus tidak pernah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih dalam hal kriteria daripada pembentukkan pengadilan khusus itu sendiri. Sehingga bisa saja terjadi kesimpangsiuran dalam pembentukan pengadilan khusus diIndonesia.

    Melihat lebih jauh lagi kedalam, maka ditemukan dalam lingkungan pengadilan hingga saat ini, terdapat 8 (delapan) pengadilan Khusus. Yang mana 6 (enam) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, 1 (satu) pengadilan dalam lingkungan peradilan TUN, dan 1(satu) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Agama.

    Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 dalam pasal 15 menyatakan pengadilan Khusus hanya boleh dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan, yaitu pengadilan umum(sekarang terdapat: pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan perikanan), pengadilan agama(mahkamah syariah: lingkungan peradilan umum dan agama), pengadilan militer, dan pengadilan tata Usaha Negara(Pengadilan pajak). Mengenai kriteria pun tidak dicantumkan didalamnya.

    Pada lingkungan peradilan umum dibentuk : pengadilan anak dengan UU nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Pengadilan niaga dengan nomor 37 Tahun 2003 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Pengadilan HAM dengan UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembarantasan Tindak pidana Korupsi, pengadilan Hubungan Industrial dengan UU no.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dan pengadilan perikanan berdasarkan UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

    Pada lingkungan perdilan Tata Usaha Negara dibentuk pengadilan Pajak berdasrkan Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tenteang Pengadilan Pajak, dan Peradilan (khusus) Syariah Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berada di lingkungan peradilan umum dan agama.
    Dengan dinamika dalam masyarakat seperti dikemukakan dalam latar belakang dapat memicu bertambahnya pengadialn khusus dalam setiap lingkungan peradilan. Tidak adanya kriteria yang secara khusus mengatur mengenai hal diatas pengadilan bertambah dengan latar belakang yang berbeda-beda dalam pembentukannya.Apabila ditinjau lebih jauh lagi, eksistensi peradilan khusus dapat memperberat kinerja Mahkamah Agung dalam pelaksanaan fungsi Yudikatifnya. Namun semua itu sebenarnya dikembalikan lagi kepada tanggung jawab dari lembaga Yudikatif itu sendiri, dimana harus memberikan jaminan dalam hukum dan keadilan bagi masyarakat.

    Begitu banyak perbedaan yang mendasar dalam pengadilan khusus yang ada pada saat ini. Perbedaan tersebut yang nyatanya merupakan hal yang menjadi dasar dari pada pengkhususannya. Hal pertama yang paling mutlak adalah mengenai Yurisdiksi dari masing-masing pengadilan khusus. Adapun hal-hal yang membedakan pengadilan satu dengan yang lainnya dimana terdapat dalam hal Hukum acara maupun dalam ketentuan hukum formil (pada mahkamah Syariah) yang digunakan dalam setiap pengadilan khusus ini.

    D. Diferensiasi/spesifikasi daripada Pengadilan khusus
    Pengadilan anak
    1. Yurisdiksi:
    • memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara anak yang berumur 8-18 tahun dan belum pernah kawin.
    2.Pemeriksaan sidang pengadilan :
    • Pemeriksaan bersifat tertutup tapi jika dipandang perlu dilakukan terbuka (pasal 8)
    • Diperiksa/diputus hakim tunggal, jika dipandang perlu dilakukan hakim majelis (psl 11)
    • Hakim adalah Hakim karir khusus dengue persyaratan : berpengalaman; dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.(psl 9,10,12,13,16,17)
    • Hakim, penuntut umum,penyidik, dan penasehat hukum,serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas (psl 6)
    3.Keterlibatan petugas kemasyarakatan yaitu:
    • Pembimbing kemasyarakatan (proses sidang)
    • Pekerja sosial dari departemen sosial dan pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan. (pelaksanaan putusan)
    4.Penyidik dan penuntut umum yang khusus (psl 41,53)
    5.Penahanan
    • Ditempat khusus untuk anak dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
    • Dilakukan setelah dengue sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan mesyarakat yang dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
    • Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial harus tetap dipenuhi.
    Pengadilan HAM (UU no 26/2000)
    1. Yurisdiksi:
    • Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi : kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
    2. Pemeriksaan persidangan.
    • Diperiksa-diputus majelis hakim terdiri dari 5 hakim dengue komposisi 2 hakim karier dan 3 hakim ad-hoc
    • diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM dalam waktu paling lama180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan dalam pengadilan HAM
    • Banding paling lama 90 hari dan kasasi paling lama 90
    3. Penyelidikan
    • Dibentuk komnasham untuk melakukan penyelidikan yang kewenangannya
    4. Penyidikan
    • dilakukan jaksa agung dan dapat diangkat penyidik Ad-hod
    • paling lama 90 hari dapat diperpanjang, 90+60 hari oleh ketua pengadilan HAM dan jika tidak ditemukan bukti yang cukup wajib SP3
    5. Penuntutan
    • dilakukan jaksa agung dan dapat diangkat penuntut umum ad-hoc
    • paling lama 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

    Pengadilan Tipikor
    1. Yurisdiksi
    • Memutus tindak pidana yang penuntutannya diajukan KPK
    2. Pemeriksaan persidangan
    • diperiksa dan diputus majelis hakim terdiri dari 5hakim dengue komposisi 2 hakim karir dan 3 hakim advokat
    3. Penyelidikan penyidikan, penuntutan dilakukan KPK
    4. proses prajudikasi
    • KPK tidak berwenang mengluarkan SP3
    • penyidik, penuntut umum, berwenang meminta keterangan pada bank tentang keadaan keuangan dan meminta pada bank untuk memblokirrekening milik tersangka/terdakwa.

    Pengadilan Perikanan
    yurisdiksinya yaitu memeriksa,mengadili,dan memutus tuindak pidana dibidang perikanan. Pemeriksaan persidangan; diperiksa, diputus majelis hakim terdiri dari 5 hakim 2 hakim karir dan 3hakim ad-hoc dan dibntuk pengawas perikanan. Undang-undang tidak mengatur secara khusus tentang penyelidikan.penyidikan dilakukan ole PPNS perikanan, perwira TNI AL, dan POLRI

    Pengadilan Niaga
    memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan kepailitan dan pewnundaan kewajiban pembayaran utang. Diperisa oleh hakim majelis untuk jenis dan nilai perkara tertentu oleh hakim tunggal. Dalam upaya hukum tidak terdapat upaya banding

    Pengadilan Hubungan Industrial
    bertugas dan berwenang memutus tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan perselisishan pemutusan hubungan kerja dan ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

    Pengadilan Pajak
    Memeriksa dam memutus sengketa pajak. Hakim diangkat oleh presiden atas usul menteri yang disetujui ketua MA dan mempunyai keahlian dibidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjan lain.sidang diperiksa oleh majelis atau hakim tunggal. Dalam hal putusan, putusan pemeriksaan dengue acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Dalam kasus-kasus khusus diperpanjang paling lama 3 bulan.

    Mahkamah Syariah NAD
    kewenangan mencakup perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum.

    E. Penutup

    Mengenai Pengadilan khusus sebaiknya dipertegas lagi pengaturannya dalam undang-undang dengan mencantumkan kriteria dalam pembentukkan pengadilan khusus dan membatasi timbulnya pengadilan yang baru yang tentunya dapat memberikan kerumitan tersendiri dalam sistem peradilan di Indonesia termasuk dalam sistem kelembagaan negara. Terlebih dengan alasan yang dikemukakan sebelumnya dimana hadirnya pengadilan khusus dapat pula diasumsikan sebagai kejatuhan lembaga peradilan umum diluar pengadilan khusus.

    Hal yang dapat ditempuh dalam menghadapi paningkatan maupun kompleksitas pengadilan ini sebenarnya dapat dilaksanakan dengan mengefektifkan efisiensi dari pada lembaga peradilan yang telah ada sebelumnya. Namun kehadirannya kini dapat pula kiranya menjadi suatu sarana baru yang dapat memberikan kesempatan yang lebih luas dan akses yang lebih cepat untuk kepentingan pihak yang berperkara, mengingat pengadilan ini tentunya sudah “dikhususkan” untuk perkara/urusan tertentu.

    Kekhususan dari pengadilan khusus sendiri menuntut pihak yang berkompeten dalam melaksanakan fungsinya karena itu para pihak yang terkait didalamnya pun harus ditingkatkan kemampuannya yang tentunya akan membawa dampak positif pada usaha pencarian keadilan oleh masyarakat dan demi tercapainya hukum yang berkeadilan.

    Bibliography

    T Triwulan Tutiek, Pokok-pokok Hukum Tata Negara. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2005

    Drs Imam Kabul,Msi.MH.,Paradigma pembangunan hukum di Indonesia.Kurnia kalam.Jogjakarta.2005.

    Dr.Achmad Mujahidin,SH.,MH., Peradilan satu atap di Indonesia. PT.Refika Aditama. Bandung. 2007

    Undang-Undang Dasar RI 1945.Forum Konstitusi.
    Bahan presentasi KHN, November 2007.

    http://panmohamadfaiz.com/.

    Perpustakaan elektronik fakultas Hukum Unsrat.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Hukum, Politik | 3 Komentar

“Historikal absolute” atau “Efektifitas dan Efeisiensi”. Suatu perspektive terhadap eksistensi MPR pra dan pasca amandemen.

Steven Arthur Sumuan
Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat”. Bunyi pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 ini, memiliki arti bahwa MPR merupakan lembaga “tertinggi” negara yang sepenuhnya melakukakan kedaulatan rakyat. Namun hal ini masih berlaku sebelum Undang-Undang Dasar mengalami perubahan(amandment) khususnya perubahan ketiga pada tahun dalam Sidang Tahunan MPR tanggal 1 – 9 November 2001. Perubahan UUD NRI tahun 1945 sendiri mengalami empat kali perubahan.
Terdapat perbedaan pendapat mengenai perubahan UUD, dimana oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. SU., (MK-RI periode 2008-2013) mengemukakan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Hanya mengalami satu kali perubahan tetapi dilaksanakan dalam empat tahap. Pernyataan ini oleh penulis dapat dianalogikan dalam kalimat “empat musim dalam setahun”. Sedangkan menurut pakar lain, mengemukakan bahwa UUD mengalami empat kali perubahan, sebagai manapula yang dikemukakan pula oleh Sekretariat MPR bahwa agenda perubahan Undang-Undang Dasar hingga saat ini terjadi sebanyak empat kali.
Lepas dari pendapat diatas, perubahan Undang-Undang Dasar telah membawa suatu implikasi yang besar dalam ketatanegaraan Indonesia yang memberikan bentuk baru pula pada sistem kelembagaan Negara RI. Salah satunya yaitu seperti yang dikemukakan diatas bahwa setelah perubahan UUD, MPR mengalami reduksi kekuasaan. MPR sebelumnya sebagai lembaga superior, kini berubah kedudukannya menjadi lembaga tinggi Negara layaknya lembaga Kepresidenan (eksecutive), DPR dan DPD (legislatives; dalam pengertian secara sempit), MA dan MK (Judicative), dan BPK (eksaminasi/inspective).
Eksistensi MPR sebelum perubahan UUD (constitution amandment) sebagai lembaga tertinggi Negara tidak hanya dilihat dari pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun dapat ditemukan baik dalam pasal-pasal (pasal-pasal disebut batang tubuh sebelum perubahan) dan penjelasan UUD (sebelum berlaku Aturan tambahan pasal II hasil perubahan keempat; aturan tambahan ini menyatakan bahwa UUD setelah perubahan terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal, sedangkan penjelasan UUD tidak berlaku lagi namun hal-hal yang bersifat normative dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal sebagaimana halnya dengan pasal 1 ayat (3) ), yang menunjukkan keberadaan MPR sebagai lembaga tertinggi.
Seperti yang terdapat dalam pasal 3 UUD, berbunyi “Majellis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan Negara”. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk dilaksanakan oleh Presiden sebagai lembaga tinggi Negara. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutive merupakan Mandataris MPR, sehingga menempatkan Presiden secara langsung dibawah kekuasaan MPR. Hubungannya dengan ini pun, dalam penjelasan UUD pasal 1 mencantumkan bahwa MPR ialah “penyelenggara” Negara yang tertinggi. Sebagai penyelenggara Negara, MPR kemudian memberikan mandate kepada presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Mandat ini merupakan suatu amanat daripada segenap rakyat Indonesia melalui sarana artikulasi aspirasi-nya yaitu MPR. Konsepsi ini selengkapnya terdapat dalam penjelasan UUD pada bagian “Sistem Pemerintahan Negara”, pada bagian III yang diberi Judul “Kekuasaan Negara yang tetinggi di tangan Majelis Pemusyawaratan Rakyat” (Die Gezamte Steetgewalt liergi allein bei der Majelis), didalamnya tertulis:

Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Steetsvolkes). Majelis ii menetapkan Undang-Undang Dasar dan Menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Ia ialah “mandataris” dari majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak “neben”, akan tetapi “untergoerdnet” kepada majelis.
Superioritas MPR dapat terlihat pula dalam pasal 6 ayat (2), “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”, juga seperti yang dikemukakan dalam penjelasan UUD diatas. Hal mana apabila dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil sejak tahun 2004 telah dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan ketentuan pasal 6A ayat (1); sebagai hasil perubahan ketiga. Hal ini merupakan salah satu refleksi dari pada prisnip supremasi Parlement. Dan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi pun MPR memiliki wewenang lain yang tidak di atur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar termasuk mengeluarkan keputusan maupun ketetapan yang mengikat dan bersifat internal maupun eksternal MPR.
Berdasarkan dengan yang dikemukakan diatas maka jelaslah bahwa MPR merupakan Lembaga Tertinggi Negara, baik dari segi fungsi, kewenangan, maupun dalam pencantuman secara yuridis-formal atau lewat redaksi kata dalam hukum dasar Negara/konstitusi yaitu UUD NRI tahun 1945.
Bergulirnya reformasi di Indoesia, menyebabkan adanya Agenda perubahan UUD 1945 sebagai salah satu tuntutan reformasi yaitu “reformasi konstitusi”, implikasinya pun tertuju pada MPR, maka dengan ini sebagai lembaga superior MPR telah tereduksi. MPR sebagai institusi, pertama kali hadir sebagai hasil keputusan presiden yang merupakan produk controversial sebagaimana kita kenal sebagai “Dekrit Presiden” tanggal 5 juli 1959. Dalam dekrit ini yaitu salah-satunya adalah untuk membentuk MPRS dan DPAS. Pasang surut keberadaan MPR sebagai lembaga Negara diakhiri dengan dilaksanakannya pemilu anggota legislative tahun 1971 yang kemudian menjadi unsure utama MPR disamping anggota lain hasil penunjukkan.
MPR yang sekarang kita kenal bukan lagi sebagai lembaga tertinggi Negara melainkan sebagai lembaga tinggi Negara. Tetapi lembaga ini tetap bersifat permanent dengan fungsi konstitutifnya, dan dalam melaksanakan tugaspun dibantu oleh secretariat MPR. Fungsi maupun wewenang MPR saat ini yang mengikat kedalam maupun keluar institusi yaitu:
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; yang sebelumnya termasuk menetapkan GBHN,
2. Melantik presiden dan wakil presiden termasuk memberhentikan presiden (impeachment) berdasarkan mekanisme dalam UUD; sebelumnya memilih, mengangkat dan memberhentikan presiden.
3. Memilih wakil presiden yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan wakil presiden,
4. Memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai lembaga permanent tentunya terdapat bebepara hal pokok yang menyatakan suatu institusi adala permanent. Hal tersebut antara lain: memiliki alat kelengkapan sendiri, bekerja secara penuh selama massa jabatan anggotanya, serta memiliki tugas dan wewenang yang sifatnya permanent atau lemabga tersebut harus berfungsi secara permanent. Sedangkan Lembaga yang tidak bersifat permanent, tidak memiliki keseluruhan hal tersebut diatas. Kerena itu dapa dimungkinkan bahwa lembaga non-permanent untuk memiliki secretariat permanent, pimpinan permanent, panitia kerja yang permanent apabila dibutuhkan. Dari wewenang dan fungsi MPR saat ini maka yang secara kontinu dilakukan oleh MPR hanyalah Melantik Presiden beserta wakil sebagai Hasil pemilu yang dilaksanakan hanya setiap lima tahunsedangkan wewenang yang lain hanyalah bersifat insidentil.
Beranjak dari yang dkemukakan diatas, Muncul berbagai persepsi/asumsi dari berbagai kalangan untuk mengalihkan keberadaan MPR sebegai lembaga Non-permanent. Disamping itu, ada pula yang tetap mendukung keberadaannya sebagaimana sekarang ini dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Salah satu yang mendukung untuk dipertahankannya MPR sebagai lembaga permanen adalah Hidayat Nurwahid, dengan alasan untuk efektivitas sosialisasi UUD serta hasil Amandement. Hidayat Nurwahid sendiri menjabat sebagai Ketua MPR saat ini.
Alasan lain yang sering dikemukakan sebagai alasan untuk dipertahankannya MPR adalah Nilai Historis daripada eks-Lembaga Tertinggi Negara ini. Dalam hal ini MPR merupakan sebuah perwujudan dasar kehidupan berbegara/ ideology Negara yaitu Pancasila khususnya sila ke-empat. Menurut penulis, Pemahaman MPR sebagai penjelmaan sila ke-empat dari Pancasila terlalu melebih-lebihkan ketika harus terus dipertahankan sebagai lembaga Negara Permanent. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” tidaklah berarti bahwa MPR haruslah sebagai lembaga permanent. Restrukturisasi daripada MPR untuk menjadi lembaga non-permanent tetap saja mempertahankan keberadaannya sebagai sebuah institusi. Begitupula dengan nilai historis MPR sebagai lembaga tinggi Negara (eks-lembaga tertinggi) tidaklah serta-merta terhapuskan ketika dialihkan menjadi lembaga Negara non-permanent, karena tetap saja MPR masih ada. Lebih jauh lagi MPR tetap saja akan tercatat sebagai salah satu lembaga tinggi Negara(yang bersifat permanent) dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Karena bangsa yang besar tidaklah melupakan sejarahnya, seperti INDONESIA.
Secara konstitusional, MPR tidaklah ditegaskan secara eksplist maupun imperatif bahwa harus merupakan Lembaga permanent. Maka dari itu tidaklah mutlak MPR sebagai lembaga permanent bila bersandar dari paham konstitusionalisme pada Negara-negara modern saat ini. Oleh DR. Denny Indrayana SH., Pakar HTN sekaligus staf kepresidenan, mengatakan bahwa untuk menjadikan MPR sebagai lembaga non-permanent maka tidaklah perlu dilakukan amandemen tetapi tinggal diatur dalam Undang-undang susduk. Lain halnya dengan Hidayat Nurwahid yang beranggapan bahwa haruslah melewati tahap Amandemen.
Tanggapan lain dari para kritisi adalah MPR saat ini hanyalah dijadikan lahan untuk “bagi-bagi kekuasaan”. Ketika seseorang tidak mendapatkan “kursi yang nyaman dan lebih tinggi” di DPR (kecil kemungkinan untuk anggota DPD), maka diberikanlah posisi yang cukup strategis terhadap orang tersebut yaitu menjadi pimpinan MPR, apalagi ketika orang tersebut memiliki kekuatan yang besar, berasal dari fraksi yang cukup besar maupun berasal dari partai dengan suara terbanyak.
Salah satu keuntungan MPR dijadikan non-permanent, adalah berdasarkan “alasan klasik yang patut diperhitungkan” yaitu mengenai anggaran Negara yang tidak dibuang percuma mengingat lembaga yang akan dibiayai ini hanyalah memiliki sedikit wewenang yang dilaksanakan secara kontinu. Sebagai lembaga Negara tentunya MPR memiliki anggarannya sendiri, apalagi dalam keberadaanya sebagai lembaga yang permanent. Dalam hubungan dengan anggaran tentu saja berkaitan erat dengan masalah sosialisasi. Untuk itu masalah sosialisasi UUD termasuk hasil Amandement, dapat diserahkan kepada pemerintah, terlebih kepada Mahkamah Konstitusi sebagai “The Guardian of The Constitution” juga sebagai “The Sole Interpreter of The Constitution” yang tentunya juga memiliki tanggung jawab penuh dalam pemahaman umum terhadap Konstitusi, atau meminjam kalimat Prof.DR. Jimly Asshiddiqie yaitu “Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi”.
Tawaran yang diberikan dalam menghadapi tuntutan ini adalah MPR dijadikan layaknya “congress” di Amerika Serikat. MPR dijadikan sebagai “joint-session” atau sidang gabungan antara anggota DPR dan DPD dan dari segi pimpinan dapat dipegang secara bergantian oleh wakil dari DPR dan DPD dari tahun periode ke periode. Amerika Serikat dapat dijadikan sebagai pembanding utama karena melihat sistem kelembagaan di Amerika dinilai cukup mapan dan memiliki kesamaan dengan Indonesia.Amerika memiliki “house of representative” yang dapat diasumsikan sebagai “DPR”, sedangkan “Senate” (kedudukan Senate di Amerika lebih tinggi dari pada House;satu-satunya di dunia,berbeda dengan Indonesia) sebagai “DPD” di Indonesia. Walaupun memang hadirnya DPD di Indonesia bukanlah merujuk pada keberadaan senat di Amerika, seperti yang dikemukakan oleh Ketua PAH I MPR.
Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan tersebut memiliki keuntungan maupun kekurangannya masing-masing. Namun, hemat penulis, bahwa MPR sudah selayaknya dijadikan sebagai lembaga non-permanent yang tentunya lebih menguntungkan dari pada lembaga permanent. Tetapi pada akhirnya semua hanya diserahkan pada political will dari para wakil rakyat dalam DPR maupun DPD dan tidak menutup kemungkinan peran serta dari masyarakat terlebih pemerhati HTN untuk memperjuangkan asrpirasinya untuk mengarah kepada suatu sistem yang lebih baik dan mapan. Sejarah tidak dapat dipermainkan tetapi sejarah “mutlak” tidak dapat membatasi untuk kearah yang lebih baik.
“Et ideo rationes eorum quae constituuntur inquiri non oportet : Alioquin multa ex his quae certa sunt sub vertuntur”.

Steven.AS_21 Mei 2009.

Dipublikasi di Hukum | Meninggalkan komentar

Partai Politik dan Perkembangannya di Indonesia

Partai Politik dan Perkembangannya di Indonesia

Disusun oleh:
Steven Arthur Sumuan
Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT Manado

A. Sejarah Singkat Partai Politik
Partai Politik pertama-tama lahir dinegara-negara Eropa Barat. Dengan Luasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain.[1]
Perkembangan partai politik yang terjadi dieropa barat pada akhir abad ke 18, kegiatan politik hanya dipusatkan pada kelompok politik dalam parlemen yang bersifat terbatas, dalam hal ini bersifat elitis dan aristokratis karena dalam parlemen sebgagian besar hanyalah terdiri dari kaum bangsawan. Kegiatan ini adalah usaha dari kaum bangsawan untuk melindungi hak-hak mereka dari keseweng-wenangan raja.
Mulanya partai-partai itu disebut “parties notables”, yaitu komite pemilu yang relative kecil dan terdiri dari individu-individu yang mempunyai prestise dan kekayaan didaerah pemilihan mereka.[2] Biasanya pihak-pihak ini merupakan tuan-tuan tanah ataupun yang dikenal dengan sebutan “Lord”.
Dengan Meluasanya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang diluar parlemen dengan terbentuknya panitia-pantia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum (kadang-kadang dinamakan caucus party). Oleh karena itu, dirasa perlu memperoleh dukungan dari pelbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik diparlemen lambat laun juga mengembangkan organisasi massa. Maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik, yang pada masa itu selanjutnya berkembang menjadi penghubung (link) antara masyarakat dengan pemerintah yang berkuasa.
Memang pada awalnya Partai politik yang terbentuk hanyalah bersifat partai lidungan (patronage), namun dalam perkembangannya di eropa barat, timbul pula partai yang lahir diluar parlemen. Partai-partai ini bersandar pada suatu pandangan hidup atau ideology tertentu seperti Sosialisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya. Partai-partai ini lebih kuat dibanding dengan partai-partai yang terbentuk sebelumnya, pimpinan-pimpinannya pun lebih bersifat terpusat.

B. Definisi dan Fungsi Partai Politik
Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan partai politik maka ada baiknya terlebih dahulu diketahui yang dimaksud dengan partai maupun politik.secara etimologis, dalam kepustakaan Indonesia, maka yang dimaksud dengan partai yaitu: perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan, dan setujuan (terutama dibidang politik).[3] Sedangkan yang dimaksud dengan politik bila ditinjau dari segi etimologis maka, politik berasal dari kata “polis” yang berarti Negara dan “Taia” berarti urusan.[4] Singkatnya politik berarti Urusan Negara atau oleh kalangan tertentu diberi arti Ilmu tentang Negara.
Pada perkembangannya, definisi politik tidak hanya terbatas pada urusan Negara ataupun terbatas pada konsep-konsep yang bersifat normative. Politik dirumuskan pula berdasarkan pada keadaan praksis. Berikut ini terdapat beberapa pengertian yang dirumuskan secara sederhana dari pada politik:
1. politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama ( teori klasik Aristoteles;Filsuf Yunani yang hidup sekitar abad ke 4 sebelum masehi )
2. politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
3. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
4. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.[5]
Politik dapat dipandang dari segi positif maupun negative dalam definisinya. Dimana dapat ditemukan dari salah satu definisi politik yaitu Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Dalam proses meraih kekuasaan secara konstitusional maka dapat diartikan sebagai suatu proses yang berjalan berdasarkan suatu atau sekumpulan ketentuan (lepas dari baik buruknya ketentuan tersebut maupun kepentingan yang merupakan anasir-anasir yang mempengaruhinya) sedangkan secara inkonstitusional adalah dimana proses tersebut tidak berdasarkan ketentuan maupun kesepakatan yang telah dibuat.
Yang perlu diingat pula, berhubungan dengan tindakan konstitusional, maka berakar pada ketentuan dari pada konstitusi yang bersangkutan. Konstitusi dapat berupa suatu aturan dasar yang pada umumnya merupakan suatu instrument maupun kristalisasi dari konsep-konsep demokrasi atau kedaulatan rakyat disebagian besar Negara didunia saat ini. Dilain pihak, pada Negara tertentu dimana Konstitusinya hanyalah merupakan alat untuk menjustifikasi tindakan-tindakan pemerintah. Konstitusi tersebut di jadikan alat pembenaran dan adapula konstitusi yang dijadikan sebagai suatu parameter dari apa yang telah dicapai oleh pemerintah seperti halnya pada konstitusi Negara komunis.
Dari sudut pandang definisi politik dalam arti positif, maka dapat dilihat dari definisi klasik dari pada politik yang dikemukakan oleh para pemikir yunani seperti yang dikemukakan sebelumnya. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap Politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang baik.[6] Selanjutnya, senada dengan inipun Oleh Prof. Miriam Budiardjo, secara singkat mengemukakan bahwa Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik.
Dari sudut pandang definsi politik secara negative, menurut Peter Merkl dalam Miriam Budiardjo,[7] mengemukakan bahwa Politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (Politics at its worts is a selfish grab for power, glory and riches). Hal mana merupakan antithesis dari apa yang dikemukakannya sebelumnya mengenai definisi politik, yaitu politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan social yang baik dan berkeadilan(Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice). Orientasi politik yang mengarah pada hal yang bersifat negative yaitu dapat dilihat pula dari seorang ahli politik yang dikenal dengan karya kontroversialnya “Il Principle”, yakni Niccolo Machiavelli,dimana didalamnya menyebutkan “…saya menjawabnya dengan mengatakan bahwa Perancis tidak mengerti akan politik karena apabila mereka mengerti akan politik, maka mereka tidak akan memperbolehkan Gereja untuk berkembang menjadi sangat besar”.[8] Pernyaataan Niccolo dapat di-interpretasikan bahwa Konsep politik yang dipahaminya membatasi diri pada kekuasaan semata walaupun pernyataan tersebut memang dihasilkan berdasarkan keadaan factual saat itu.
Begitu banyaknya konsep-konsep yang dikemukakan memang nyata-nyata memiliki relevansi yang erat, yang sebenarnya dari definisi-deifinisi diatas adalah merupakan suatu bagian integral dari pada substansi politik itu sendiri. Sehingga berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa politik merupakan suatu proses/usaha yang berorientasi pada kekuasaan dalam suatu masyarakat, bangsa maupun Negara yang pada hakikatnya bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik.
Kembali ke pokok permasalahan, dimana mengenai partai politik dapat dikombinasikan pengertian dari pada apa yang telah dikemukakan diatas mengenai partai maupun keragaman definisi politik. Secara sederhana partai politik berupa perkumpulan segolongan orang yang berorientasi pada kekuasaan suatu Negara sebagai tujuannya. Partai Politik merupakan sebuah instrument agregasi maupun artikulasi dari pada aspirasi atau kepentingan dari anggota partai maupun masyarakat secara luas. Partai politik mencitrakan suatu bentuk gerakan social yang terorganisir dan bekerja secara sistemik.
Gerakan social yang terjadi dipicu atas dinamika dalam lingkungan social itu sendiri sehingga dapat mempengaruhi setiap inidividu. Ketika setiap individu ini secara bersama-sama memperjuangkan suatu kepentingan maka terciptalah sebuah gerakan social. Namun, hadirnya gerakan social bukanlah berarti lahirnya suatu partai. Rafael Raga Maran, dalam bukunya menuliskan; “jika partisipan suatu gerakan social ingin meneruskan perjuangan mereka secara sistematis dan teratur dalam jangka panjang, mereka membentuk partai politik….”.[9] Jadi Partai Politik merupakan bentuk yang lebih lanjut;secara kontinu dalam jangka waktu yang relative lama, dari pada gerakan social walaupun terdapat beberapa indicator-indicator yang sama dari kedua bentuk ini.
Seperti halnya definisi politik yang begitu beragam, yang didasarkan oleh pandangan masing-masing ahli maka hal yang sama pula terjadi dalam pendefinisian Partai politik. Partai politik merupakan suatu organisasi yang tentunya dimana memiliki daya pembeda (ciri, fungsi maupun tujuan khusus dari organisasi ini yang merupakan esensi dari partai politik) dengan organisasi yang lain yang bukan/ tidak disebut dengan partai politik. Mengingat, adapula organisasi yang berkiprah dalam proses politik, menjadi bagian dalam sistem politik dan memiliki kohesi antar elemen didalamnya. Berdasarkan “Grand Theory” sistem politik Gabriel A. Almond yang mana dalam sistem politik tersebut didalamnya terdapat berbagai element antara lain element lingkungan (environtment), interest group, partai politik dan lain-lain. Selain Partai politik, maka yang dikenal dengan interest group/kelompok kepentingan atau Kelompok Penekan (pressure group) yang biasanya berbentuk organisasi. Begitu pula halnya dengan Movement (gerakan) yang memiliki andil dalam dinamika politik dan merupakan suatu organisasi yang bersifat terbatas, fundamental, ideologis, juga bermaksud untuk melakukan perubahan berdasarkan cara-cara politik.
Oleh Carl J. Friedrich dalam A. Rahman HI,[10]
Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.
Selain definisi yang dikemukakan diatas, teradapat pula berbagai definisi yang dikemukakan para ahli mengenai politik. Beberapa diantaranya yaitu:
Appadorai dalam buku Prof. Dr.Jimly Asshiddiqie, SH,. yaitu ;
“A political party is a more or less organized group of citizens who act together as a political unit, have distinctive aims and opinions on the leading political questions of controversy in the State, and who, by acting together as a political unit, seek to obtain control of Government. It based on two fundamentals as human nature: men differ in their opinions, and are gregarious; they try to achieve by combination what they cannot achieve individually.”[11] (dalam terjemahan bebasnya yaitu: Partai Politik kurang lebih merupakan kelompok yang terorganisir oleh warga Negara yang bertindak bersama sebagai suatu unit politik, memiliki maksud dan pendapat tertentu terhadap kontroversi isu politik terpenting dalam sebuah Negara, yang mana dalam bertindak bersama sebagai unit politik mencoba untuk memperoleh kendali dalam pemerintahan. Hal ini berdasarkan atas dua fondamen kodrat manusia: berbeda dalam setiap pendapat, dan hidup berkelompok; manusia berusaha mencapai susuatu melalui kombinasi, dari apa yang tidak dapat mereka selesaikan secara pribadi).
R.H. Soltau memberikan definisi;
Partai politik adalah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.[12]
Sigmund Neumann, memberikan definisi sebagai berikut:
Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.
Definisi yang dikemukakan Neumann terlihat bahwa ia menekankan bahwa keberadaan partai politik adalah suatu organisasi yang didirikan oleh pimpinan partai atau fungsionaris partai. Berbeda halnya dengan pendapat dari Giovanni Sartori dimana ia menekankan pada kemampuan partai dalam menempatkan calon maupun kader dalam kursi jabatan pemerintahan yang berdasarkan mekanisme pemilihan umum.
Berpijak dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai partai politik, maka dapat dilihat bahwa partai politik memiliki essensinya sebagai suatu sarana penyaluran kehendak/aspirasi, baik dalam memperjuangkannya maupun mengarah kepada tendensi terhadap kekuasaan pemerintahan sebagai salah satu tujuan yang pada akhirnya adalah untuk merealisasikan apa yang dicita-citakan berdasarkan orientasi, ideology dan citia-cita.
Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai partai politik dapat ditemukan dalam produk undang-undang yang mengatur mengenai partai politik. Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, didalamnya menentukan bahwa Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
Pengertian Partai politik di Indonesiapun dari segi yuridis-normatif diperjelas lagi, dengan penambahan beberapa frase dalam perumusan pengertiannya yaitu dalam Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Seperti yang dikemukakan sebelumnya, dimana partai politik dari orientasi masing-masing dalam mencapai cita-cita, terdapat pula hal mendasar dari Partai politik yaitu ideology. Mengenai Ideologi sendiri, Menurut Franz Magnis-Suseno seperti yang dikutip Prof.Jimly Asshiddiqie dalam makalahnya,[13] membagi ideology dalam tiga arti utama yaitu; 1. Ideologi sebagai kesadaran palsu; yang biasanya digunakan oleh Filosof dan Ilmuwan social, 2. Ideologi dalam arti netral; keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok social atau kebudayaan tertentu. Dari arti ideology yang kedua ini maka dapat ditemukan pada Negara atau kesatuan masyarakat yang yang menganggap penting adanya suatu “ideology Negara”. Dan arti yang ke-3 yaitu ideology sebagai keyakinan yang tidak ilmiah yang mana digunakan dalam filsafat dan ilmu social yang positivistic.
Berdasarkan rumusan dalam UU no. 2 tahun 2008 maka dalam kalimat yang terakhir yang menyatakan “….memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila….” Maka Pancasila yang merupakan ideology Negara Indonesia, berdasarkan pambagian arti ideology dalam pengertian kedua, seperti yang tertera diatas. Dengan demikian, semua partai politik di Indonesia adalah berdasarkan Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Setiap buah pemikiran yang dihasilkan dalam partai maupun setiap konsep yang dikemukakan dari partai, ialah merupakan penjabaran ataupun suatu transformasi dari pada ke lima sila yang terdapat dalam Ideologi bangsa tersebut.
Lebih jauh lagi, dengan ketentuan yang mengikat dan membatasi partai di Indonesia adalah untuk mempertahankan keutuhan bangsa dari berbagai paham yang dapat membahayakan keberadaan bangsa Indonesia sendiri dan malah mengarah pada proses disintegrasi. Pembatasaan ini bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak partai politik yang ada karena Pancasila sendiri merupakan suatu “ideology terbuka” dan bukan sebagai ideology tertutup yang didalamnya, hal-hal mengenai tujuan, norma-norma politik dan sosial telah ditasbihkan dan tidak untuk dipersoalkan lagi sehingga haruslah diterima sebagaimana adanya dan harus dipatuhi, selebihnya, ideology tertutup menetuan hal-hal yang bersifat konkrit-operasional.
Inilah sebenarnya yang tidak dapat dilaksanakan, dimana ideology bangsa dijadikan tetutup tanpa memandang dinamika dari suatu bangsa. Pancasila merupakan ideology terbuka. Sehingga ketika ditentukan dalam suatu peraturan-perundangan untuk dijadikan suatu dasar dari eksistensi partai politik di Indonesia maka Pancasila menjadi sebuah landasan yang dilain segi menghendaki adanya pengembangan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat, yang direpresentasikan pula oleh partai politik di Indonesia.
Selain merepresentasikan kepentingan masyarakat, Sigmund Neumann menjelaskan bahwa dalam Negara demokratis, partai politik mengatur keinginan dan asprisasi berbagai golongan masyarakat.[14] Terdapat pula fungsi-fungsi penting dari partai politik, Oleh Miriam Budiardjo,[15] membagai fungsi partai politik di Negara demokrasi, terbagi atas empat yaitu;
1. Sebgai Sarana Komunikasi politik,
2. Sebagai sarana sosialisasi politik
3. Sebagai sarana recruitment politik
4. Sebagai sarana pengatur konflik (Conflict Management).

Perbedaan dari definisi dan fungsi dari pada partai politik berdasarkan uraian diatas seakan akan memiliki kesamaan, namun tetap saja ketika diperhadapkan dengan definisi, biasanya didasarkan pada suatu konsepsi awal yang apabila diarahkan pada fungsi maka adalah segi praksis daripada kerangka konseptual tersebut.

C. Perkembangan Partai Politik di Indonesia Sebagai Negara Demokrasi.
Sebuah negara menurut Amien Rais, disebut sebagai negara demokrasi jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu; (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan, (2) persamaan di depan hukum, (3) distribusi pendapat secara adil, (4) kesempatan pendidikan yang sama, (5) empat macam kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama, (6) ketersediaan dan keterbukaan informasi, (7) mengindahkan fatsoen atau tata krama politik, (8) kebebasan individu, (9) semangat kerja sama dan (10) hak untuk protes.[16]
Pada bagian kelima, itulah yang biasanya menjadi dasar dari suatu partai politik. Dimana dengan adanya kebebasan untuk berkoumpul, maka selanjutnya berkembang menjadi pendirian organisasi kepartaian. Begitu pula dalam tata hukum Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit mengatur kebebasan berserikat maupun berkumpul, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 28 yang berbunyi; “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.[17]
Ketentuan Konstitusional inilah yang memberikan jaminan utama terhadap keberadaan partai politik di Indonesia. Selain ketentuan ini, terdapat pula ketentuan konstitusional lain yang memiliki korelasi erat dengan partai politik di Indonesia, yaitu: Pasal Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Dengan ketentuan yang bersifat konstitusional tersebut maka keberadaan partai Politik sepenuhnya telah dijamin dalam Negara Demokrasi yang berdasarkan Hukum ini.
Selanjutnya, Robert A. Dahl lewat bukunya Poliarchy menuliskan delapan jaminan konstitusional yang enjadi syarat perlu untuk demokrasi, yakni; Pertama, adanya kebebasan unutk membentuk dan mengikuti organisasi; kedua, adanya kebebasan berekspresi; ketiga, adanya hak memberikan suara; keempat, adanya eligibilitas untuk menduduki jabatan public; kelima, adalah hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara; keenam, adanya tersedianya sumber-sumber informasi alternative; ketujuh, adanya pemilu yang bebas dan adil; dan kedelapan, adanya institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih,rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.[18]
Kedelapan pokok pemikiran Dahl ini, dapat dilihat pula dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Setiap syarat yang dikemukakan tersebut secara substantive memiliki relevansinya dengan partai politik saat ini. Terlebih dalam Negara yang menganut paham Demokrasi seperti Indonesia tentunya adalah hal yang sangat relevan dari segi teoritis maupun praksis.
Sacara Historis, Partai poltik di Insonesia sebenarnya telah hadir sejak zaman kolonialisme, sebelum Indenesia memproklamirkan kemerdekaannya dan membawa Indonesia ke suatu tatanan hukum yang baru. Oleh Miriam Budiardjo, Partai politik lahir dalam zaman colonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Salah satu partai politik pada zaman kolonialisme yaitu Budi Utomo namun pergerakannya sangat terbatas. Sedangkan ketika terjadi pergantian kekuasaan antara belanda dengan jepang, maka gerarak-gerakan politik maupun partai politik yang telah hadir dahulu dibubarkan. Yang ada hanya organisasi social dari golongam muslim yang disebut Masyumi.
Setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka muncul partai partai baru yang dipicu oleh semangat kebangsaan/nasionalisme oleh berbagai kalangan masyarakat. Pada awal kemerdekaan Indonesia, yang dapat disebut sebagai partai besar pada waktu itu adalah Masyumi dan Partai Nasional Indoesia (PNI). Dismaping kedua partai besar ini, terdapat pula partai lain yang memainkan peranan dalam dunia perpolitikan Indonesia saat itu seperti Partindo, Gerindo, Parindra, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Buruh, dan Partai Sosialis; yang kemudian pecah menjadi partai sosialis dan Partai Sosialis Indonesia, juga terdapat gerakan lain yang telah hadir sebelum Indonesia merdeka yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.
Peranan partai politik pada masa awal kemerdekaan Indonesia, dalam hal pengambilan keputusan, kebanyakan wakil yang duduk dalam cabinet dan KNIP(Komite Nasioal Indonesia Pusat; yang menjadi pembantu presiden sebelum adanya DPR dan MPR) adalah dari partai politik.
Keikutsertaan Partai politik dalam pemilu di Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 1955 dilaksanakan pada era Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu Partama di Indonesia ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, dilaksanakan 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR). Pelaksanaan pemilihan umum ini kemudian dimenangkan 4 partai besar, yaitu Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) 60 Kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, dan PKI 32 kursi. Tahap kedua, dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.[19]
Landasan konstitusional dari pelaksanaan pemilu 1955 yang diikuti oleh partai politik maupun perorangan ini terdapat dalam pasal 57 dan 134 UUDS 1950 yang secara langsung maupun tidak langsung mengisyaraktkan untuk dilakukan pemilihan umum untuk anggota DPR maupun Badan Konstituante, sehingga terjadilah suatu refleksi terhadap cita-cita bangsa yang demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari Negara-negara asing.[20] Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.
Terlaksananya Pemilu 1955 di Indonesia setidaknya merupakan sebagai suatu babak baru dalam proses demokratisasi suatu bangsa yang plural. Dapat dibayangkan pada suatu bangsa baru merdeka selama 10 tahun (bahkan baru mendapatkan pengakuan secara “de Jure” pada tahun 1949 oleh pemerintah colonial Belanda) ternyata dapat melangsungkan suatu proses yang menjadi salah satu “pilar demokrasi” pada Negara modern saat ini. Pemilihan Umum tersebut diselenggarakan pada 16 Daerah Pemilihan yang didalamnya termasuk 208 kabupaten, 2.139 Kecamtan, dan 43.429 Desa.
Keberadaan Partai politik sempat redup pada saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959 yang secara singkat berisi; membubarkan dewan konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan membentuk MPRS dan DPAS. Dalam hal Pengangkatan MPRS oleh presiden, walaupun MPRS kedudukannya adalah sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi di Indonesia yang mana setidaknya menempatkan Presiden pada posisi teratas karena MPRS sendiri diangkat oleh Soekarno.
Pembubaran Dewan Konstituante menyebabkan ranah perebutan kekuasaan dari partai politik pada waktu itu berkurang, padahal apabila dalam beberapa waktu belum menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru tentunya dewan konstituante masih akan terus ada yang artinya masih terdapat lingkungan kekuasaan pemerintahan yang diperebutkan, walaupun memang pada dasarnya keberadaan konstituante hanya sementara.
Setelah dikeluarkannya dekrit 5 juli, kemudian pada tanggal 4 juni 1960, lagi-lagi Presiden Soekarno melakukan suatu tindakan yang dapat dianggap sebagai tindakan pemasungan hak-hak rakyat. DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1955 dibubarkan olehnya dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Partai Politik akhirnya kehilangan perannya, baik sebagai sarana artikulasi maupun agregasi aspirasi anggota internal partai maupun masyarakat.
Alasan selanjutnya yaitu dengan dibentuknya MPRS yang merupakan hasil pengangkatan secara sepihak oleh Presiden Soekarno waktu itu. Tentunya penunjukkan dan pengangkatan secara sepihak ini tidak lagi mementingkan keberadaan partai politik sebagai suatu sarana rekruitmen politik. Terlebih lagi tercancamnya eksistensi partai politik pada waktu itu ketika sejalan dengan dikeluarkannya dekrit 5 juli dan diperkuat angan-angan Presiden Soekarno untuk menguburkan partai-partai.[21]
Keadaan tersebut merupakan suatu ancaman besar terhadap nilai-nilai demokrasi yang ada. Dampak yang paling ekstrim dari tindakan Soekarno tersebut terlihat pada Pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS yang notabene merupakan lembaga yang anggotanya diangkat oleh presiden sendiri. Ironis memang, namun inilah mungkin yang disebut dengan ”simbiosis-mutualisme” antara Presiden dengan MPR yang paling sempurna dalam rangka menuju kepada absolutisme dan ototritarian. Dalam hubungan dengan ini, maka dapat dikutip pernyataan yang dikemukakan oleh Lord Acton, yaitu: “Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely”.
Beralihnya tampuk pemerintahan dari Soekarno kepada Soeharto sebagai Pejabat Presiden yang diangkat oleh MPRS dalam sidang istimewa MPRS 1967 memang tidak langsung mengadakan pemilihan umum yang memberikan kesempatan kepada partai politik untuk kembali pada ranah perebutan kekuasaan pemerintahan. Pemilihan umum baru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1971 dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 sebagai tindak lanjut dari Tap No.XLII/MPRS/1968 yang menentukan bahwa pemilu dilaksanakan pada 5 juli 1971.
Pemilu tahun 1971 diikuti oleh sebanyak 10 Partai politik. Partai yang berpartisipasi dalam pemilu tahun 1971 adalah: Golkar, NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Katolik, Perti, IPKI, dan Murba. Dalam pemilu kali ini, jumlah suara terbanyak diraih oleh golkar yang mendapatkan 236 kursi dalam parlemen.
Dari segi perolehan suara, presentase dan jumlah kursi hasil pemilu tahun 1971 untuk anggota DPR yang diikuti 10 partai poltik tersebut adalah sebagai berikut:
Partai Suara Presentase jumlah kursi
1. Golkar 34.348.673 62,82 % 236
2. NU 10.213.650 18,68 % 58
3. Parmusi 2.930.746 5,36 % 24
4. PNI 3.793.266 6.93 % 20
5. PSII 1.308.237 2,39 % 10
6. Parkindo 733.359 1,34 % 7
7. Katolik 603.740 1,10 % 3
8. Perti 381.309 0,69 % 2
9. IPKI 338.403 0,61 % –
10. Murba 48.126 0,08 % –
(Sumber: KCM 2004, seperti dikutip oleh Titik Triwulan Tutik).[22]

Dengan Demikian maka jumlah suara yang kepada seluruh {artai politik peserta pemilu adalah 54.560.509 juta suara dengan jumlah kursi 360. Daftar diatas memperlihatkan dimana Golkar memiliki jumlah suara terbesar. Jumlah suara terbesar yang diraih ini merupakan akibat dari para pejabat pemerintah yang tidak konsisten ketika diharuskan netral. Pemerintah merekayasa ketentuan untuk mengarahakn seluruh pegawai negeri menyalurkan aspirasinya kepada satu peserta pemilu saja. Yang dikarenakan para pemerintah berpihak pada satu partai pada waktu itu, dan tentunya peserta pemilu tersebut adalah Golkar.
Berlanjut pada periode berikutnya yaitu diadakannya pemilu anggota DPR tahun 1977 yang didasarkan pada Undang-Undang no. 4 tahun 1975. Pemilu kali ini, terjadi penyederhanaan partai politik yang akhirnya hanya menyisahkan 3 partai saja yang masing-masingnya merupakan fusi dari partai sebelumnya berdasarkan platform partai yang mengalami fusi tersebut. Ketiga partai tersebut adalah Golkar, PPP, dan PDI dengan jumlah perolehan kursi diraih oleh Golkar pada peringkat pertama(232 kursi), disusul PPP(99 kursi) kemudian PDI(29 kursi).
Setelah pemilu 1977 maka berlanjut kepada pemilu tahun 1982. Pijakan Hukum Pemilu ini didasarkan atas Undang-Undang no.2 tahun 1980. Pemilu ini tetap diikuti oleh 3 partai sebelumnya, Golkar, PPP dan PDI dengan komosisi perolehan suara tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya yang mana Golkar masih menempati urutan pertama, disusul PPP kemudian PDI.
Berdasarkan Undang-Undang no. 1 tahun 1985, maka pemilu pada tahun 1987 “masih saja” diiukuti oleh tiga peserta. Peringkat perolehan suarapun tetap seperti awal. Hanya saja, dari PDI mulai mengalami inflasi dalam perolehan suara.
Pemilu kemudian berlanjut pada tahun 1992. Pemilu ini makin menampakkan konsistensi dari Golkar sebagai partai Pemerintah dimana disatu sisi masih merupakan mayoritas, namun di sisi lain mengalami penurunan dalam perolehan kursi. Pada pemilu sebelumnya Golkar memperoleh 299 kursi sedangkan pemilu kali ini hanyalah 282 kursi.
PPP mengalami kenaikan yaitu hanya satu kursi dari sebelumnya 61 menjadi 62 kursi. Dan PDI mengalami kenaikan dari sebelumnya hanya mendapat 40 kursi menjadi 56 kursi.
Tibalah pada pemilu terakhir pada rezim orde baru.. Golkar sebagai partai pemerintah yang tentunya didukung oleh mayoritas parlemen seakan-akan membungkam lawan politiknya bahkan warga masyarakat. Aspirasi poltik dari berbagai kalangan masyarakat dikendalikan dengan otoritas pemerintah. Ketidakberdayaan dan kekangan melanda masyarakat. Terlebih dari kalangan yang tidak memihak pemerintah pada waktu itu. Pada awal pembahasan bagian ini, sebagaimana dikemukakan mengenai konsep Negara demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyat terlebih pada hukum tertinggi dinegara yaitu UUD RI 1945 ini yang menjamin sepenuhnya akan kebebasan individu/masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya ternyata pada kenyataanya diputar balikan oleh rezim. Partai politikpun yang pada awalnya dijadikan penghubung aspirasi maupun yang menyatukan berbagai aspirasi untuk selanjutnya ditindak lanjuti sebagai bentuk kebijakan public (public policy) ternyata hanyalah menjadi tempat perlindungan maupun sarana menggalang kekuatan oleh pemerintah itu sendiri.
Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir masa orde baru. Konstalasi yang ada dalam parlemen sebagai hasil pemilu inipun masih sama. Dalam peringkat perolehan suara, Golkar menempati urutan pertama, PPP kedua, dan PDI ketiga. Eksistensi partai pemerintah malah lebih kuat dengan memperoleh 68,10% suara dengan kursi sebanyak 325,PPP 89 suara, dan penurunan yang signifikan terlihat dari perolehan kursi Partai Demokrasi Indonesia yang hanya mendapat 11 kursi.
Begulirnya agenda roformasi yang banyak menelan korban, memicu pula terjadinya pemilu pada tahun 1999. Peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan pada waktu itu adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang nomor 3 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang nomor 4 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Undang-undang tentang partai politik ini sendiri meniadakan pembatasan dalam jumlah parpol.
Inilah titik awal bagi proses demokratisasi di Indonesia yang membuka lebar kesempatan dalam partisipasi politik kepada setiap warga Negara. Pemilu kali ini diikuti oleh 48 Partai politik, padahal jumlah partai politik yang terdaftar di departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah sebanyak 151 partai. Suatu implementasi prinsip demokrasi yang makin meluas. Tapi dengan melihat keberadaan Partai politik yang tumbuh bagai jamur dimusim hujan maka tidaklah bisa hingga menafikan akan terjadinya peningkatan kompleksitas dalam sistem kepartaian di Indonesia. Secara langsung, dapat terjadi dimana adanya berbagai partai politik yang menduduki kursi Dewan maka instabilitas pemerintahan pun dengan mudah dapat terjadi.
Dari 48 partai peserta pemilu, terdapat 5 partai besar yang mendominasi perolehan suara diparlemen dari 21 partai politik yang ada. Diantaranya ialah; PDI-P dengan perolehan 153 kursi, Golkar mendapat 120 kursi, PPP mendapat 58 kursi, PKB mendapatkan 51 kursi, dan PAN meraih 38 kursi. Konstalasi yang ada diparlemen ini, barakhir pada goncangnya pemerintahan dan ketatanegaraan pada umumnya. Hal ini terjadi ketika Presiden Abdurahman Wahid (Presiden Gus-Dur) di-impeach oleh MPR karena diangaap melakukan tindakan inkonsistensi terhadap MPR sebagai pemberi mandate.. dari segi politik, tentunya hal tesebut tidak lepas dari pengaruh konstalasi politik yang ada dalam parlemen. Dimana komposisi partai yang berada dalam parlemen bukanlah partai dari Presiden yang memiliki kekuatan yang lebih besar tetapi partai dari wakil presiden-lah yang memiliki kekuatan tersebut.
Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1999 ini diselelnggarakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,Jujur, dan adil, atau dengan singkatan LUBER dan JURDIL.
Berangkat dari proses ini, maka perkembangan mengenai konsep demokrasi di Indoesia terlihat lebih matang. Agenda lima tahunan untuk memilih rakyat sebagai salah satu bentuk dari implementasi salah satu indicator terlaksananya demokrasi yaitu terjadinya “rotasi kekuasaan”. Oleh sejumlah Ilmuwan Politik merumuskan parameter atau indicator terlaksananya demokrasi pada sebuah Negara jika memenuhi beberapa unsure yaitu antara lain; akuntabilitas, rotasi kekuasaan, recruitment politik yang terbuka, pemilihan umum, dan menikmati hak-hak dasar.[23]
Maka pemilihan umum pun dilaksanakan kembali pada tahun 2004. Pamilihan umum ini dilaksanakan dengan landasan operasional yang didasari oleh UUD NRI tahun 1945 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD. Pemilu kali ini diikuti oleh 24 partai politik, tujuh diantaranya masuk DPR yaitu Golkar paringkat pertama perolehan kursi, PDIP, PKB, Partai Demokrat, PKS, dan PAN.
Partisipasi partai politik dalam pemilihan umum anggota legislative terjadi pada tanggal 9 april 2009 yang diikuti oleh 44 partai, yang terdiri dari 38 partai politik nasional dan 6 partai politik daerah (Aceh). Partai yacng berhasil masuk dalam parlemen terdiri dari Partai democrat dengan presentase suara mencapai lebih dari 20 persen dari surat suara nasional, disusul Partai Golkar, PDI-P, PAN, PPP, PKB, PKS, Hanura,Gerindra. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari keikutsertaan partai politik dalam pemilu kali ini, yaitu khususnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, kemudian dengan undang-undang tentang susunan kedudukan.
Perkembangan Partai politik merupakan dinamika ketatanegaraan yang berpengaruh terhadap setiap segi kehidupan bernegara. Partai politik di Indonesia mendapat tempat yang khusus untuk mengawal proses demokrasi pada bangsa Indonesia, adalah dimana ketika keberadaan partai politik saat inipun mendapatkan respon yang baik dari segenap kalangan masyarakat. Ketika mendapat dukungan maupun respon yang baik dari masyarakat, maka dari pandangan umum memperiliharkan bahwa partai politik yang ada saat ini telah mencitrakan salah satu esensi partai politik dinegara demokrasi ini, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (1) UU no. 2 tahun 2008 yaitu “….organisasi yang bersifat nasional…. ….memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia….”.
Berdasarkan pembahasan diatas, sedikitnya masih menyisahkan satu pertanyaan, terlebih dalam kaitannya dengan ketentuan partai politik mengenai keberadaannya pada Negara ini yaitu merupakan “organisasi yang bersifat nasional”. Dalam hubungan dengan ini, dapat diambil pula rumusan partai politik dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 1 ayat (13) dan ayat (14). Yang dirumuskan sebagai berikut.
Ayat (13)
Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
Ayat (14)
Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
yang menjadi pertanyaan adalah : dimanakah sebenarnya keberadaan Partai Politik local diperhadapkan dengan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) UU no.2 tahun 2008? Atau dengan kata lain bagaimanakah keberadaan Undang-Undang Parpol bila diperhadapkan dengan keberadaan partai politik yang berada dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh?
Keberadaan partai politik local merupakan hasil kompromi politik antar berbagai pihak, yang boleh disebut pula sebagai sikap inkonsistensi dari pada pemerintah. Entitas pluralistic yang ada pada masyarakat Indonesia akhirnya telah mengarah kepada pemberian kekuasaan besar-besaran kepada daerah-daerah tertentu. malah dapat terlihat adanya embrio “Negara dalam Negara” di Indonesia saat ini. Keadaan yang begitu dramatis seandainya telah terjadi kepada bangsa yang besar namun lupa akan semangat “kebhinekaan”. “Unity in diversity or unity to diversity”.

Kutipan/Daftar Pustaka.
[1] Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008. Hal. 398
[2] Rafael Raga Maran. Pengantar Sosiologi Politik. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. Hal. 82
[3] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1999. Hal. 731.
[4] A. Rahman H.I. Sistem Politik Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2007. Hal. 6
[5] Dikutip dari http://id.wikipedia.org/
[6] Op. cit. Miriam Budiardjo. Hal. 14
[7] i. bid.
[8] Niccolo Machiavelli. Il Principle. Diterjemahkan oleh Dwi Ekasari Aryani dalam “Sang Pangeran”. Narasi. Yogyakarta. 2008. Hal. 35. Niccolo Machiavelli hidup pada tahun 1469 – 1527. Dikenal sebagai Filsuf politik Italia. Dilahirkan diflorence, terkenal dengan nasihatnya yang secara terang-terangan menyatakan bahwa untuk memperkuat/ mempertahankan kekuasaan haruslah menggunakan tipu muslihat, licik, dusta….. lihat pula Michael H. Hart. “The 100”. Diterjemakan dalam “100 Tokoh Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah”.
[9] Op. cit. Rafael Raga Maran. Hal. 81
[10] Op.Cit. H.I. A. Rahman. Hal. 102
[11] Jimly Asshiddiqie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. PT. Buana Ilmu Populer. Jakarta Barat. 2008. Hal. 209
[12] Op.Cit. H.I. A. Rahman. Hal. 102
[13] Franz Magnis Suseno. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis. Kanisius. Jakarta. 1992. Hal. 230, dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dalam makalahnya “Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi”. Hal. 1
[14] Op.cit. Rafael Raga Maran. Hal. 87
[15] Op. Cit. Miriam Budiardjo. Hal. 405
[16] Amien Rais, Demokrasi dan Proses Politik, dalam Demokrasi dan Proses Politik, Seri Prisma Jakarta, diterbikan LP3ES, 1986. Seperti yang dikutip oleh Firdaus Arifin (Analis Hukum Tata Negara, Pascasarjana UNPAD) dalam artikelnya.
[17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2007.
[18] Robert A. Dahl dikutip dari pengantar; Jimly Asshidiqqie. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. Konstitusi Press. Jakarta. 2005. Hal. xiii.
[19] Titik Triwulan Tutik. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2006. Hal. 261
[20] I.bid.
[21] I. bid. Hal. 265
[22] i.bid. Hal. 272
[23] Kunthi Dyah Wardani. Impeachment Dalam ketatanegaraan Indonesia. UII Press. Yogyakarta. 2007. Hal. 22-23

Dipublikasi di Hukum | 2 Komentar

konstitusi

konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi. organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya(dikutip dari makalah Prof. Jimly) dalam pengertian ini, konstitusi diartkian dalam arti tertulis (formal). Namun ternanyata dapat dilihat bahwa baik dari kalangan ahli hukum maupun politik, ternyata terdapat suatu kesatuan pendapat dalam menerjemahkan arti dari pada suatu konstitusi, termasuk dalam hal bentuk dari pada konstitusi itu sendiri. dalam “Dasar-dasar ilmu politik” oleh Prof. Miriam Budiarjo,
menyatakan”… istilah Constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan -baik tertulis, maupun yang tidak…” disini dapat terlihat mengenai Konstitusi itu sendiri memang adalah suatu landasan berpijak atau pula sebagai bingkai dalam kehidupan bernegara, yang dapat berbentuk tertulis maupun tidak.

Dewasa ini, istilah konstitusi sering di identikkan dengan suatu dokumen yang tertulis,karena setiap negara dewasa ini dalam pratek bernegara telah mamiliki konstitusi tertulis, kecuali inggris yang sampai pada saat ini, banyak kalangan menilai bahwa inggris merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki konstitusi (dalam bentuk dokumen tertulis; dimana konstitusi inggris adalah aturan bernegara yang hidup dan berkembang dalam ketatanegaraan Inggris sendiri). Bila ditinjau lebih jauh lagi, sebenarnya inggris telah memiliki konstitusi yang dapat digolongkan sebagai salah satu konstitusi tertua. Ini dapat dilihat dari sebuah dokumen yang dinamakan “Magna Charta” yang dihasilkan sekitar abad ke 16 di Inggris. Magna Charta sendiri memang bukanlah sepenuhya disebut dengan bingkai dari pada Kerajaan Inggris, namun hanyalah sebagian/bagian integral dari pada konsep bernegara inggris sendiri. Konstitusi yang di klaim sebagai tertua di dunia yaitu “Madinah Charter”. Piagam ini merupakan suatu perjanjian tertulis oleh Nabi. Muhammad SAW, dengan masyarakat Madinah yang dibuat pada tahun 622 Masehi.

“Madinah Charter” maupun “Magna Charta” memang dapat diaangap sebagai Konstitusi tertua didunia, namun pada kenyataannya, Kedua Piagam ini, tidak seluruhnya mengatur atau pun memberikan landasan yang utuh dalam suatu kehidupan bernegara. Konstitusi yang paling relevan dan memang dapat sepenuhnya diaanggap sebagai Dasar Bernegara dewasa ini, layaknya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Konstitusi Amerika Serikat yang dihasilkan pada tahun 1789 setelah Amerika menyatakan kemerdekaanya pada tahun 1776. Konstitusi inilah yang dianggap paling relavan dengan Konstitusi pada saat ini, yang kemudian konstitusi inipun dijadikan sebagai suatu model oleh negara-negara selanjutnya. apabila ketentuan perundang-undangan sering disandingkan dengan kata organik, maka tidak ada salahnya untuk meminjam istilah biologis dalam hal konstitusi ini, yang mana “Madinah Charter” dan “Magna Charta” adalah sebagai embrio dan “The Constitution of the United Nation of America” lah yang merupakan anak sulung dari pada Konstitusi didunia.

Konstitusi lahir dan berkembang dalam kehidupan bernegara dari setiap bangsa didunia. konstitusi muncul dari suatu kebiasaan yang hidup dalam suatu komunitas ataupun masyarakat. inilah yang dinamakan suatu aturan hukum yang tertinggi, dengan mengutip perkataan dari seorang ahli hukum zaman Romawi,Paulus; “Optima Iuris Intepres Consuetudo” yang berarti Penjelmaan hukum yang tertinggi adalah Kebiasaan. Dalam hal berkembangnya suatu konstitusi adalah hal yang wajar karena mengikuti masyarakat yang dinamis. Sehingga konstitusi dalam substansinya terdapat dua sifat yaitu rigid dan fleksibel. bersifat rigid dimana berdasarkan kesatuan pemikiran dari mayarakat untuk memilih sesuatu yang ideal dalam hal-hal tertentu (misalnya Bentuk negara – dapat dilihat dalam pasal 37 UUD 1945) yang direfleksikan dalam konstitusi tersebut.Juga sebagai pertimbangan ketika Konstitusi memiliki kandungan rigiditas, yaitu untuk menunjukkan wibawa daripada suatu bentuk Hukum tertinggi dari suatu negara. Sedangkan bersifat Fleksibel yang mana Konstitusi selalu diharapkan terus hidup dan berkembang dalam masyarakat menjadi “The Living Constitution”, sehingga selalu memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan dari masyarakat itu sendiri. Prof. Jimly Asshidiqqie sendiri dalam makalahnya, mengemukakan bahwa Konstitusi mencerminkan tingkat peradaban dari pada suatu bangsa, Namun dari frasa ini, janganlah ditafsirkan, apabila Konstitusi dari suatu negara tidak pernah dirubah sehingga peradaban dari suatu bangsa tidak pernah meningkat, terlebih dalam hal Konstitusi yang tidak tertulis.

Salah satu fungsi pokok daripada konstitusi sendiri selain dalam Kapasitasnya sebagai aturan tertinggi disuatu negara, konstitusi juga dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan dari pada pemerintah ataupun penguasa. dalam konsep negara Hukum, ada kalangan yang menyatakan salah satu syarat dari pada negara hukum adalah penjaminan terhadap HAM. dalam Korelasinya, maka pejaminan terhadap HAM adalah suatu bentuk pembatasan kekuasaan dari pada pemerintah yang sedang berkuasa.

Maka, disinipun dapat dinilai bahwa tingginya urgensi dari pada masyarakat dalam mengenal dan mamahami Konstitusi yang pada dasarnya memberikan jaminan terhadap eksistensi mereka sebagai warga negara. mengutip lagi suatu pernyataan dari pada seorang ahli hukum tata negara Indonesia, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Prof. Jimly A, menyatakan dalam bahasanya, “ketika semua kalangan masyarakat membicarakan konstitusi, maka akan membentuk akal kolektif yang akan mengarah pada pembentukkan Roh Konstitusi”. Roh Konstitusi inilah yang memberikan unsur kehidupan dalam tubuh konstitusi itu, sehingga dapat berjalan seiring dengan dinamika masyarakat. yang pada akhirnya dapat membentuk suatu tatanan masyarakat yang selalu dicita-citakan.

Konstitusi bukanlah sekedar Dokumen dasar ataupun kebiasaan yang hidup dalam kehidupan dan praktek bernegara, tetapi Konsitusi adalah alasan adanya sebuah negara dan mengapa kita adalah warga negara!.

Dipublikasi di Hukum | Meninggalkan komentar